PROSES PEMBENTUKAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA MENGATASI KEMATIAN IBU HAMIL DI WILAYAH TERPENCIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

WILLEM HENGKY JR. J, Prof. Dr. M. Baiquni, MA;Drs. Agustinus Subarsono, M.Si.,MA.,Ph.D;dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc.,Ph.D

2019 | Disertasi | DOKTOR KEPEMIMPINAN DAN INOVASI KEBIJAKAN

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu yang pertama, mengkaji proses pembentukan kebijakan dengan studi kasus program rumah tunggu bersalin di Kabupaten Maluku Tenggara Barat khususnya pulau di pulau Selaru yang berkaitan dengan tahapan penyusunan agenda kebijakan dan formulasi dan legitimasi kebijakan. Kedua mengkaji peran budaya dalam proses pembentukan program kebijakan rumah tunggu. Teori yang digunakan adalah konsep Proses pembentukan kebijakan menurut Ripley yang berfokus pada kajian penyusunan agenda dan formulasi serta legitimasi kebijakan. Konsep selanjutnya adalah konsep kearifan lokal dalam kaitan dengan peran budaya lokal dalam proses pembentukan kebijakan rumah tunggu. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara dan data dokumentasi. Sementara teknik analisis yang digunakan adalah penjodohan pola. Hasil penelitian dan analisis data dilapangan menunjukan bahwa; Pertama, proses pembentukan program kebijakan rumah tunggu merupakan bagian dari kebijakan kesehatan berbasis gugus pulau yang diinisiasi oleh Pemerintah daerah melibatkan berbagai stakeholders didaerah baik Pemerintah daerah, tokoh agama, Tim PKK kabupaten MTB dan Unicef. Hasil akhirnya adalah telah tersusun pedoman pelaksanaan rumah tunggu tahun 2011 dan produk Undang-Undang yaitu Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penetapan Strategi Gugus Pulau Bidang Kesehatan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan berbasis Gugus Pulau yang merupakan produk hukum atau hasil dari proses formulasi dan legitimasi terhadap kebijakan rumah tunggu walaupun secara spesifik tidak dirincikan. Namun tersirat kebijakan rumah tunggu bersalin merupakan bagian dari pelayanan kesehatan berbasis gugus pulau yang bertujuan untuk memberikan akses bagi ibu hamil dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Kedua, Peran budaya duan lolat sebagai salah satu kearifan lokal sangat penting didalam proses pembentukan program kebijakan rumah tunggu Selaru khususnya di Adaut. Nilai gotong royong, tolong menolong dalam budaya duan lolat sebagai sebuah kearifan lokal menjadi modal dasar masyarakat Selaru dalam berinteraksi dan termanifestasi melalui kebijakan rumah tunggu sehingga terjadi integrasi antara kebijakan pemerintah daerah yang bersifat top down dan nilai budaya duan lolat sebagai pendukung kebijakan yang bersifat buttom up. Selanjutnya peran Soa dan ketua Pemangku Adat sebagai representasi tokoh adat yang merupakan pemimpin masyarakat lokal yang tidak hanya sebagai pengayom masyarakat namun juga mampu mengakomodasi aspirasi dan kepentingan marga yang ada didalam Soa termasuk kebutuhan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil. Sekalipun secara administratif tidak terlibat dalam proses perumusan kebijakan namun memiliki peran untuk mendorong kebijakan rumah tunggu dengan cepat diterima oleh masyarakat Adaut

This study has two objectives, the first is to examine the policy formation process with a case study of maternity waiting home programs in West Southeast Maluku Regency, especially on the island of Selaru, which are related to the stages of policy agenda formulation and policy formulation and legitimacy. The second examines the role of culture in the process of establishing a waiting home policy program. The theory used is the concept of Ripley policy formation process which focuses on the study of agenda setting and formulation and legitimacy of policies. The next concept is the concept of local wisdom in relation to the role of local culture in the process of forming a waiting home policy. The research method used is descriptive qualitative method with a case study strategy. The technique of collecting data through interview techniques and documentation data. While the analysis technique used is pattern matching. The results of research and analysis of data in the field show that; First, the process of establishing a waiting home policy program is part of the island cluster-based health policy initiated by the regional government involving various stakeholders in the area, including the regional government, religious leaders, the PKK team in the MTB and Unicef districts. The end result is a guideline for implementing the 2011 waiting home and the product of the Law, namely West Southeast Maluku Regent Regulation Number 6 of 2014 concerning Strategic Planning for Island Groups on Health and Draft Regional Regulations on Cluster- based Services which are legal products or process results formulation and legitimacy of the waiting home policy even though specifically it is not specified. However, it is implied that the maternity waiting home policy is part of an island- based health service that aims to provide access for pregnant women to obtain adequate health services. Second, the role of duan lolat culture as one of the local wisdom is very important in the process of establishing the Selaru waiting home policy program, especially in Adaut. The value of mutual cooperation, please help in the culture of duan lolat as a local wisdom being the basic capital of the Selaru community in interacting and manifesting through waiting home policies so that there is integration between local government policies top down and duan lolat cultural values as supporting policies buttom up. Furthermore, the role of Soa and the head of the Pemangku Adat as representation of traditional leaders who are local community leaders is not only as a protector of the community but also able to accommodate the aspirations and interests of the clans in Soa, including health service needs for pregnant women. Even though administratively it is not involved in the policy formulation process but has a role to encourage the waiting home policy to be quickly accepted by the Adaut community.

Kata Kunci : kebijakan kesehatan,Peran budaya duan lolat,nilai budaya duan lolat