Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kelurahan Wates oleh Pemerintah Kelurahan Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo

ROSSITA DEWI O, Dianila Oktyawati, S.A., M.Acc., Ak., CA.

2019 | Tugas Akhir | D3 AKUNTANSI

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pembangunan daerah. Pajak Daerah pada hakekatnya bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih terdapat kendala yang dialami dalam kegiatan pemungutan PBB P2 di Kulon Progo yang mengakibatkan tingginya piutang PBB P2, salah satunya di Kelurahan Wates. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif deskriptif. Data yang digunakan Penulis adalah Data Primer dan Data Sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Wawancara, Observasi, dan Studi Pustaka. Sistem Pemungutan PBB P2 Kelurahan Wates sudah cukup sesuai dengan SOP yang ada namun masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan SOP. Ketidaksesuaian dengan SOP menjadi salah satu faktor tingginya piutang PBB P2 Kelurahan Wates. Selain itu masih terdapat beberapa kendala yaitu masih terdapat SPPT PBB P2 induk dan pecahan yang masih muncul sehingga piutang PBB P2 naik dua kali lipat dari sebagaimana mestinya, adanya ketetapan pajak padahal objek pajak sudah tutup, penagihan pajak terutang hanya sebatas penyampaian Surat Tagihan saja sehingga membuat beberapa Wajib Pajak menyepelekan kewajibannya. Untuk meningkatkan keberhasilan dalam kegiatan pemungutan pajak, terlebih lagi dalam mengurangi tunggakan piutang PBB P2 maka disarankan kepada Pemerintah Kelurahan Wates beserta BKAD Kulon Progo untuk memperbarui SOP pemungutan PBB P2 terlebih lagi dalam hal penagihan piutang PBB secara langsung kepada Wajib Pajak Kelurahan Wates serta perlunya melakukan pendataan ulang dan pemutakhiran data secara berkala agar data pada sistem sesuai dengan data di lapangan.

Rural and Urban Land and Building Taxes are one of the sources of regional revenue that contribute significantly to regional development. Regional taxes are essentially force and must be paid by the taxpayer without getting compensation directly. However, there were still obstacles experienced in PBB P2 collection activities in Kulon Progo which resulted in high PBB P2 receivables, one of them it occurs in Kelurahan Wates.This research used descriptive qualitative method. The data that used are Primary Data and Secondary Data. While the techniques of the collecting data performed were interviews, observations, and literature review. PBB P2 Collecting System in Kelurahan Wates by Wates Urban Village already is quite good and in accordance with the existing of SOP of Tax Collecting. Discrepancies with SOP are one of the factors causing the high level of accounts receivable from Kelurahan Wates. But there is still shortage, that are constraints in the delivery of SPPT, there is still an SPPT PBB P2 prime that still appears, the existence of tax assessments even though the tax object is closed, collecting of tax payable is only limited to submission of Bill only, making some taxpayers underestimate their obligations. To increase the success of tax collecting activities, especially in reducing PBB P2 arrears are advised to Wates Urban Village and BKAD Kulon Progo renew the SOP of PBB P2 tax collecting system, especially in the case of direct collecting of accounts receivable to Kelurahan Wates Taxpayers and the government needs to re-register and update data regulary so that data on the system is in accordance with reality.

Kata Kunci : Evaluasi, Pemungutan, PBB P2