PERANAN PPAT DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN BPHTB BERKAITAN DENGAN AKTA YANG DIBUATNYA Dl KOTA BANDAR LAMPUNG

Ridzki Ardhiati Syihab, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si

2011 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini membahas ten tang peranan PP AT dalam pelaksanaan pembayaran BPHTB berkaitan dengan akta yang dibuatnya di Kota Bandar Lampung, bertujuan Untuk mengetahui Bagaimanakah Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP AT) Dalam Pelaksanaan Pembayaran BPHTB Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Di Kota Ban dar Lampung, dan juga untuk mengetahui Faktor-faktor Penghambat Apa Saja Yang Dihadapi Oleh PPAT Dalam Pelaksanaan Pembayaran BPHTB Di Kota Bandar Lampung terkait dengan adanya perubahan peraturan mengenai Pajak BPHTB. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Disebut penelitian empiris karena penelitian berfokus pada perilaku masyarakat hukum dan dalam penelitian ini membutuhkan data-data primer dan data sekunder sebagai data tambahan. Sementara penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis karena meninjau dan membahas objek penyelidikan dengan menitik beratkan pada aspek-aspek yuridis dan didukung dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Peranan PP AT dalam pelaksanaan pembayaran pajak BPHTB di Kota Bandar Lampung hanyalah sebagai pihak yang melaksanakan peraturan terkait pembayaran BPHTB sebagai salah satu syarat dalam pembuatan akta yang dibuat oleh PPAT. Kendala-kendala yang dihadapi PPAT dalam pelaksanaan pembayaran BPHTB di Kota Bandar Lampung terkait dengan adanya peralihan kewenangan ke DPPKA ialah kurangnya pengetahuan masyarakat Kota Bandar Lampung, lambatnya proses validasi, dan adanya kekosongan peraturan yang terjadi. Adanya kendala lain bagi pihak DPPK.A ialah terkait masalah SDM, sarana dan prasarana yang kurang memadai, stuktur organisasi, dan anggaran menjadi kendala terpenting dalam penyempurnaan pemungutan BPHTB di Kota Bandar Lampung. Kata Kunci: Peranan PPAT, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan

This study reviews the role of PP AT in the implementation of BPHTB payment made relating to deed in Bandar Lampung town, aims to frnd out how the role of official notarial maker make in Bandar Lampung town and also to identify the factors inhibiting faced by PPA T in the implementation BPHTB payment in Bandar Lampung associated with the change in regulations concerning BPHTB. This study is an empirical law by using sociological juridical approach. Called empirical research because the research focuses on the behavior of the legal community and the needs of primary data as secondary data additional. While the research conducted by the sociological approach to judicial review and discuss the object because the investigation with emphasis on the juridical aspects and supported by the facts that exist in the field. PP AT role in the implementation of BPHTB payment in the Bandar Lampung town merely become spearhead the implementation of BPHTB payment. Constraints that faced by PP AT in the implementation of BPHTB payment in Bandar Lampung town associated with the transitional authority of DPPPKA is lack of public knowledge. The slow process of validation and regulatory gaps that occur. The existence of other constrains faced by DPPKA human resources, facilities and infrastructure inadequate organizational structure and budget those are become the most important constrain in improving the collection BPHTB in Bandar Lampung town. Key words: Role ofPPAT, Customs on Acquisition Land Rights and/or Building.

Kata Kunci : Peranan PPAT, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan