Proses Deliberatif dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Multidimensi di Surakarta

LUTFI UNTUNG ANGGA L, Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si.

2019 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan multidimensi di Kota Surakarta dilihat dari pendekatan deliberatif. Secara spesifik, peneliti mengidentifikasi: (1) stakeholder yang terlibat dan bagaimana peran dan kepentingannya, dan (2) mekanisme deliberatif stakeholder dalam proses penyusunan kebijakan publik. Penelitian ini penting dilakukan, sebab ada kelangkaan penelitian yang mengkaji proses kebijakan publik, khususnya kebijakan pengentasan kemiskinan dari perspektif konsep deliberatif. Analisis penelitian dengan menggunakan beberapa konsep; stakeholder dalam kebijakan publik (Overseas Development Administration, 1995); konsep kebijakan publik kontemporer (Bourgon, 2007) yang mencakup redefinisi proses kebijakan publik (Schubert Jr., 1966) dan perspektif kebijakan publik deliberatif (Jurgen Habermas, 2009 dan Judith E. Innes & David E. Booher, 2003), perkembangan konsep kemiskinan (Sen, Amartya, 1987; Alkire, S. & Foster, J., 2011; dan Hadna, A.H., 2016). Penelitian dengan judul proses deliberatif dalam kebijakan pengentasan kemiskinan multidimensi di Surakarta menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data diperoleh dari telaah dokumen (document review) dan wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap informan kunci (TKPKD Surakarta) yang terlibat pada proses deliberatif dalam penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan. Kemudian data diidentifikasi dan ditriangulasi untuk mendapatkan data yang sesuai fokus penelitian. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter lokal kemiskinan berhasil mengkoreksi data kemiskinan BPS, sehingga data kemiskinan di Kota Surakarta meningkat dua kali lipat. Artinya definisi kemiskinan sudah tepat digunakan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Dari proses penyusunan kebijakan, terjadi hubungan timbal balik dan hubungan interaksi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pemerintah mendapatkan manfaat yaitu lahirnya parameter lokal kemiskinan, sedangkan warga terakomodasi kepentingan dan kebutuhannya. Dari hubungan ini, pemerintah dan non-pemerintah saling belajar memahami preferensi dan karakteristik masing-masing, sehingga tercipta sebuah kreativitas solutif untuk mengurangi jumlah angka kemiskinan. Namun pendekatan deliberatif dalam proses kebijakan publik ini masih lemah dalam hal: waktu lama, biaya mahal, dan ketelatenan fasilitator. Adapun rekomendasi penelitian adalah membentuk Forum Deliberatif Lintas Stakeholder, penelitian lanjutan terkait evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan multidimensi, dan hasil kajian dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengembangkan parameter lokal kemiskinan sesuai karakteristik lokal di daerah.

This research aims to comprehend the formulation process of policy on alleviating multidimensional poverty in the city of Surakarta seen from a deliberative perspective. Specifically, the researcher identifies: (1) the stakeholders involved and what their roles and interests are, and (2) the deliberative mechanism used by the stakeholders in the formulation process of public policy. This research is important to conduct for it is rare to have researches on the process of public policy, especially on alleviating poverty, using a deliberative concept. The researcher employs several concepts to do the analysis: the stakeholders of public policy (Overseas Development Administration, 1995), the concept of contemporary public policy (Bourgon, 2007) which includes the redefinition of public policy process (Schubert Jr., 1966) and deliberative perspective on public policy (Jurgen Habermas, 2009 dan Judith E. Innes & David E. Booher, 2003), and the development of the concept of poverty (Sen, Amartya, 1987; Alkire, S. & Foster, J., 2011; dan Hadna, A.H., 2016). This research entitled Deliberative Process in Multidimensional Poverty Alleviation Policies in Surakarta is a qualitative study using a case study approach. The data is gathered through document reviews and in-depth interviews with key informants (TKPKD Surakarta) involved in the deliberative process of formulating policy on alleviating poverty. Later, the data is identified and triangulated to extract that which is in line with the research focus. The research result shows that the local parameters of poverty have successfully corrected Statistics Indonesias (BPS) data on poverty, revealing that the city of Surakarta has actually a double number of poor people. Therefore, it is only right for the municipal government to use the term. In the formulation process of policy, there are reciprocity and beneficial interaction between two sides: the government is being benefitted from the establishment of local poverty parameters, while the people have their interests and needs accommodated. Through this kind of relationship, both the government and non-government stakeholders can learn from each other to understand their respective preferences and characteristics, which then leads to a creative solution to alleviate poverty. However, there are still some shortcomings in this deliberative approach to public policy process: taking too long, costing too much and lacking facilitators patience. As for recommendations, the researcher would like to suggest forming a Cross-Stakeholder Forum for Deliberative Approach, further studies after the evaluation of policy on alleviating multidimensional poverty, and using the result of this research to inspire other regions to develop local poverty parameters in accordance with each local characteristic.

Kata Kunci : Kebijakan Deliberatif, Kemiskinan Multidimensi