Laporkan Masalah

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KECEPATAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MELALUI TILANG DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU

CARLES APRIANTO, Marcus Priyo Gunarto

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kecepatan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua Melalui Tilang Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru, hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kecepatan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua Melalui Tilang Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru, serta bagaimana kebijakan penegakan hukum terhadap pelanggaran kecepatan lalu lintas kendaraan bermotor roda dua melalui tilang masa mendatang. Penelitian ini bersifat normatif-empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif analistis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: 1) Hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran kecepatan lalu lintas kendaraan bermotor roda dua melalui tilang diwilayah hukum polisi resor Kota Pekanbaru, yaitu: Kurangnya rambu-rambu lalu lintas tentang batas kecepatan yang diperbolehkan pada suatu jalan; Kurangnya kamera pemantau atau CCTV disetiap jalan, hanya ada dibeberapa persimpangan saja; Kurangnya fasilitas untuk melakukan operasi secara khusus. Salah satunya kurangnya alat untuk mengukur kecepatan suatu kendaraan yang disebut dengan pistol radar atau speed gun. Dengan keterbatasan alat tersebut pihak Kepolisian terhambat dalam penegakan hukum terhadap batas kecepatan. 2) Kebijakan penegakan hukum terhadap pelanggaran kecepatan lalu lintas kendaraan bermotor roda dua melalui tilang di wilayah hukum polisi resor Kota Pekanbaru, pemerintah harus segera melengkapi atau membenahi fasilitas yang ada baik sarana maupun prasarana, apabila sarana dan prasarana telah dilengkapi dengan sistem berjalan maka aturan bisa ditegakkan. Ketegasan sanksi dan persiapan perangkat untuk penegakan hukum terhadap pelangggaran kecepatan lalu lintas kendaraaan bermotor baik roda dua maupun kendaraan lainnya sangatlah diperlukan agar tegaknya kepatuhan terhadap lalu Lintas di Jalan Raya.

This study aims to to explain how law enforcement on traffic offences who break the speed limit , explain obstacles facing the police in do efforts to anticipate offense the speed and law enforcement policy for breaching the speed of traffic motorcycle through traffic ticket in the jurisdiction of the police resort city pekanbaru. Data is collected through research normative and empirical .Secondary data done by reading legislation , opinion scholars , books , and articles .Field research was carried out to obtain primary data through interviews with respondents .The result of this research explained that law enforcement by the police in dealing with the case of breaking the speed limit by means of carrying out a patrol use a measuring instrument speed ( speed gun ) . Research results explained that obstacles facing police in doing efforts to combat for breaching the speed limit the fasiltas inadequate, a lack of facilities such as the limitations of speed gauge ( speed gun ) and monitoring kurangnnya camera.Suggested to the law enforcement to be more frequent socialization while be more assertive in monitoring.Was recommended to law enforcement to work more gauge speed (speed gun). With the availaibility of supporting law enforcement on the case of breaking the speed limit go well, smoothly and to be more assertive in achieving the objectives of law itself.

Kata Kunci : Penegakan hukum, Pelanggaran kecepatan, Tilang

  1. S2-2019-405951-abstract.pdf  
  2. S2-2019-405951-bibliography.pdf  
  3. S2-2019-405951-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2019-405951-title.pdf