Perubahan Relasi Gender dan Respons Negara Dalam Kebijakan Perlindungan Buruh Perempuan Pada Masyarakat Industri Baru Di Kabupaten Purbalingga

TOBIRIN, Prof. Dr. Muhadjir Darwin; Dr. Ambar Widaningrum

2019 | Disertasi | DOKTOR MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini berjudul Perubahan Relasi Gender dan Respons Negara Dalam Kebijakan Perlindungan Buruh Perempuan Pada Masyarakat Industri Baru Di Kabupaten Purbalingga. Ada dua alasan utama dipilihnya judul ini. Pada ranah teoritik, relasi gender selalu menempatkan perempuan dalam kondisi tersubordinasi dan laki-laki mendominasi. Relasi gender minim dikaji dari kondisi sebaliknya, laki-laki tersubordinasi dan perempuan mendominasi. Di ranah empirik, industri yang tumbuh pada masyarakat dengan budaya pedesaan dan pertanian yang masih kuat menyebabkan munculnya relasi gender baru. Perempuan lebih dominan di ranah publik sedangkan laki-laki kebalikannya. Akibatnya timbul permasalahan dalam pengasuhan dan perawatan anak serta tingginya gugat cerai. Masalah pokok penelitian ini adalah terjadinya perubahan relasi gender yang menempatkan laki-laki lebih rentan dibandingkan dengan perempuan, dan respons negara dari munculnya relasi gender baru pada keluarga buruh. Untuk menjawab permasalahan ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah mixed method. Pendekatan yang menggabungkan metode kuantitatif dengan pendekatan survei dan kualitatif dengan wawancara mendalam pada buruh, keluarga buruh, tokoh pemuda dan masyarakat, dinas pemerintah terkait dan pelaku industri. Hasil penelitian ini menunjukkan munculnya relasi gender baru pada keluarga buruh ditandai dengan perempuan buruh memiliki kesempatan dan akses dalam pekerjaan pada industri rambut dan bulu mata palsu. Perempuan buruh menjadi pencari nafkah utama, memperoleh kepercayaan pada lembaga keuangan, kemampuan mengembangkan jaringan ekonomi melalui industri plasma dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Sementara laki-laki dalam posisi rentan dengan kesempatan kerja terbatas, penghasilan yang lebih rendah dan kebijakan yang kurang berpihak dalam ketenagakerjaan, merasa malu dengan peran pamongpraja. Sementara itu negara dalam merespons implikasi munculnya relasi gender baru masih berasumsi pada dominasi perempuan pada ranah domestik. Mengingat implikasi dari munculnya relasi gender baru pada keluarga buruh, sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga perlu melakukan hal berikut; 1. pengembangan kebijakan family care dengan berasumsi pada peran gender baru perempuan yang lebih dominan pada ranah publik. 2. Membangun kesadaran majunya perempuan sebagai hal positif dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dengan diimbangi peran laki-laki baru yang memiliki kesadaran gender yang tinggi.

This research is entitled The Gender Relation Change and States Responses in Female Labor Protection Policy in New Industrial Community in Purbalingga Regency. This title is chosen for two main reasons. In theoretical domain, gender relations constantly place women in a subordinated condition and men in a dominating position. Gender relations is rarely studied from the opposite perspective, where men are subordinated and women dominate. In empirical domain, any industry growing in the community with a strong rural and agricultural culture causes a new gender relations to occur. Women are more dominant in public domain and men are the opposite. As a result, problems in parenting and raising children and high rate of divorce by litigation occur. The main problems in this research are the occurence of this gender relation change which places men as the more vulnerable party than women, and how the state is responding to this new gender relations in labor families. To answer these problems, a mixed research method is used. The approach combines quantitative method and survey and qualitative method using in-depth interview with labors, labor families, youth and public figures, relevant government offices and industrial actors. This research result indicates that the occurence of new gender relations in labor families is characterized by female labors having the chance and access to occupation in wig and fake eyelashes industry. Female labors become the main wage earners, obtain the trust from financial institutions, are capable of developing economic network through plasma industry by empowering their surrounding community. Meanwhile, the men are in vulnerable position with limited job opportunities, lower income and less benefit from the employment policies, and embarassed with their civil service role. On the other hand, in responding the implications of this new gender relations the government is still assuming the domination of women in domestic domain. Considering the implications arising out from the new gender relations in labor families, it is suggested that the local government of Purbalingga Regency needs to do as follows; 1. developing family care policies by assuming the new female gender role which is more dominant in public domain, 2. building an awareness that woman advancement is something positive in realizing a harmonious family with the men having to keep up with it in terms of their possession of high gender awareness.

Kata Kunci : dominasi, masyarakat industri, relasi gender baru, rentan.