Kebijakan Ekstensifikasi Pemberian NPWP Secara Jabatan Dalam Kaitannya Dengan Asas Economic Of Collection (Studi Kasus Underground Economy Pada Sektor UMKM Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)

UMY ZAHROH, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis apakah implementasi dari pelaksanaan kebijakan ekstensifikasi sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dan kepatuhan pajak di Kabupaten Sleman berjalan dengan efektif dan efisien, sesuai dengan asas pemungutan pajak economy of collection. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Sifat penelitian yang dilakukan yakni deskriptif dengan menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kulaitatif, data-data yang ada di dalam penulisan hukum ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang selanjutnya disusun secara sistematis dan dikitkan dengan aturan yang relevan. Terhadap hasil penelitian dan pembahasan dalam Penulisan Hukum ini, diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama, adanya perkembangan dan perilaku dari pelaku underground economy pada sektor UMKM di Kabupaten Sleman khusunya Kecamatan Depok, yang terlapas dari pengawasan disebabkan oleh faktor integrasi data dan kurangnya SDM pemerintah dalam menangani hal tersebut. Kedua, pelaksanaan kebijakan ekstensifikasi di Kabupaten berjalan efektif pada tahun 2015 sampai dengan pertengahan 2018. Bertambahnya Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi, tidak mengakibatkan tingkat tax ratio menjadi turun.

This legal research aims to analyze whether the implementation provision of extensification as an opportunity to increase tax revenue and compliance in Sleman District runs effectively and efficiently, also in accordance with the principle of the economy of collection. This research draws from a normative-empirical legal approached. The nature of the research conducted is descriptive by explaining every aspect related to the results of the research. This research also uses qualitative research methodology, the data in this research is derived from the library research and data collected in the field that are then systematically combined and linked to the relevant laws. In regards to the results of this legal research as well as its analysis, several conclusions are reached. First, the development and behavior of the underground economy actors in the UMKM sector in Sleman District, particularly Depok Subdistrict, is lack of supervision due to the data integration factors and lack of Government Human Resources in dealing towards such issue. Second, the implementation of the extensification policy in the District was effective in 2015 until mid 2018. The new Taxpayers added from extensification did not cause the decrease of the tax ratio.

Kata Kunci : Underground Economy, UMKM, Kebijakan Ekstensifikasi, Asas Economic Of Collection