STUDI KEBIJAKAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN DALAM ERA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA BARAT: KASUS KABUPATEN SORONG

MOHAMMAD USWANAS, Prof. Dr. Yeremias T. Keban, MURP; Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si; Dr. Pande Made Kutanegara, M.Si.

2019 | Disertasi | DOKTOR KEPEMIMPINAN DAN INOVASI KEBIJAKAN

Pemberlakukan Otonomi Khusus Papua berdampak langsung terhadap implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan dasar di Provinsi Papua Barat. Studi tentang persoalan ini telah dilakukan dengan mengambil fokus pada dua masalah, yaitu: (a) Apakah kebijakan desentralisasi telah memperbaiki pembangunan pendidikan dasar di Provinsi Papua Barat selama 9 tahun, berlakunya Undang-undang Otonomi Khusus Papua Barat sejak Tahun 2008 khususnya di Kabupaten Sorong? (b) Apa saja faktor-faktor yang mendorong dan menghambat keberhasilan desentralisasi pendidikan dasar di Provinsi Papua Barat? Penelitian kualitatif dilakukan di Kabupaten Sorong dengan tujuan untuk menilai kinerja desentralisasi pendidikan dasar sebagai implikasi dari kebijakan desentralisasi, dan menbgetahui faktor-faktor pendorong dan penghambatnya. Pengumpulan data melalui teknik wawancara mendalam, observasi, studi dokumen dan FGD. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan berbagai data lapangan, dilanjutkan dengan metode triangulasi untuk membandingkan berbagai data dan berbagai metode hingga menemukan keterhubungan antar faktor dalam menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implemetasi kebijakan desentralisasi pendidikan dasar di Provinsi Papua Barat Desentralisasi pendidikan di Provinsi Papua Barat gagal, karena tidak didukung oleh kapasitas pemerintah daerah, karakteristik masyarakat dan lingkungan fisik yang memadai sehingga dibutuhkan desain desentralisasi yang jelas dan pendampingan pelaksanaan desentralisasi di daerah (guidance). Faktor-faktor yang dipandang sebagai penghambat desentralisasi pendidikan dasar berupa: 1). Lemahnya kebijakan, rencana dan program pendidikan, 2). Manajemen keuangan, administrasi dan kelembagaan yang belum efektif, 3). Karakteristik daerah yang sulit, serta animo masyarakat terhadap pendidikan masih rendah, 4). Dukungan sektoral belum optimal dan terintegrasi secara baik, 5). Kapasitas perencana dan pelaksana masih belum memadai. Sedangkan faktor-faktor pendorong desentralisasi pendidikan dasar berupa: 1). Dukungan dana yang memadai (APBN, APBD, Otsus, DBH Migas), 2). Dukungan regulasi (UU Otsus dan Percepatan Pembangunan Papua), 3). Komitmen kepala daerah yang tinggi di bidang pendidikan, 4). Dukungan yayasan pendidikan swasta berlatarbelakang agama kuat..

The implementation of special autonomy for Papua has a direct impact on basic education decentralization policy in West Papua province. The study of this issue has been carried out by focusing on two main problems (a) does the decentralization policy improves basic education services in West Papua Province in 9 years time, particularly in Sorong regency since 2008? (b) What are the driving and hindering factors the implementation of the decentralization policy? Qualitative research has been conducted in Sorong regency to obtain information regarding the implementation performance of decentralization policy in basic education as well as the driving and hindering factors. Depth interview, observation, document review and focused group discussion (FGD) were used to collect qualitative data and followed by data analysis by using reduction, classification and triangulation techniques to compare data and methods in order to obtain the correlation of factors to answer the research questions or purposes. The research reveals that the implementation of basic education decentralization is unable to improve the basic education quality because lack of support from local government capacity, community characteristics and phisical or geographical constraints. Therefore, clear design of decentralization is needed as well as guidance and monitoring the decentralization implementation. Factors hinders the implementation of education decentralization are as follows: (1) weakness in terms of policy, planning and education program (2) ineffective of financial management, administration as well as institution (3) constraints in terms of regional characterstics as well as low education interest of local community (4) sectoral supports must be improved and well organized/integrated (5) low capacity of planners and implementers. On the other hands, supporting factors identified from the study are as follows : (1) sufficient support (APBN, APBD, Otsus, DBH Migas), (2) regulations and policy supports (UU Otsus as well as Papua Acceleration Development Program) (3) strong support and commitment from Head of Regency in education sector (4) Strong support from religion-based education foundations.

Kata Kunci : Kebijakan, Desentralisasi, Pendidikan