KESIAPAN BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) YOGYAKARTA MENUJU PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)

RIFQI FAJRI, Teguh Yuwono, S.Hut., M.Sc.

2019 | Skripsi | S1 KEHUTANAN

Wacana penerapan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagai solusi kemandirian Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sudah tersebar luas termasuk di KPH Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan Balai KPH Yogyakarta menuju penerapan PPKBLUD; mengetahui dukungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY sebagai satuan kerja induk terhadap penerapan PPK-BLUD di Balai KPH Yogyakarta; dan merumuskan alternatif strategi percepatan penerapan PPK-BLUD di Balai KPH Yogyakarta. Penelitian dilaksanakan dengan mengukur tingkat pemenuhan persyaratan substantif, persyaratan teknis dan persyaratan administratif dengan melakukan studi dokumen terkait. Selain itu, juga dilakukan wawancara mendalam untuk mengetahui persepsi dari tokoh kunci di KPH Yogyakarta dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil dari keduanya kemudian digunakan sebagai bahan untuk melakukan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai KPH Yogyakarta dinilai belum siap menerapkan PPK-BLUD. Meskipun telah memenuhi persyaratan substantif namun masih kurang dalam persyaratan teknis (kinerja pelayanan maupun kinerja keuangan) dan persyaratan administratif. Pegawai belum mempunyai pemahaman yang memadai atas PPK-BLUD sehingga menyebabkan sikap yang cenderung negatif dan komitmen yang lemah akan wacana tersebut. Begitu juga pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY memiliki kecenderungan yang sama dan berujung pada sikap kurang setuju. Untuk mengatasi kekurangan tersebut dirumuskan beberapa alternatif strategi berupa pengadaan workshop PPK-BLUD, pelaksaan studi banding dengan KPH yang telah menerapkan PPK-BLUD, pembentukan tim khusus untuk mempersiapkan PPK-BLUD, dan pelaksanaan kajian ilmiah proyeksi KPH jika memberlakukan PPK-BLUD.

The discourse of Regional Public Service Agency-Finance Model (PPKBLUD) implementation as a solution for Forest Management Unit (KPH) problem are beginning to spread, including in KPH Yogyakarta. This research goal is to know Balai KPH Yogyakarta readiness towards PPK-BLUD implementation; To know Local Forestry and Plantation Departement DIY support as a main bureau of Balai KPH Yogyakarta for the discourse; and to formulate strategy to hasten PPK-BLUD implementation in Balai KPH Yogyakarta. Research are conducted by measuring level of fulfillment for substantial requisite, technical requisite and administrative requisite using document study. The in-depth interview is carried out to find out perception of key persons in Balai KPH Yogyakarta and Local Forestry and Plantation Departement DIY. Data is analysed using inductive qualitative descriptive. Both results then used for SWOT analyses. The result shows that KPH Yogyakarta is not yet ready to implement PPKBLUD. Altough the substantial requisite is fulfill, but both technical requisite (service performance and financial performance) and administrative requisite are not quite. The employee are misunderstand the concept of PPK-BLUD too. It lead to negative response and lack of commitment upon the discourse. It happens also to Dishutbun employee and cause an unsupportive stance. In order to overcome its shortcoming, some strategy are recommend as it follow : Organize PPK-BLUD workshop; Carry out comparative study with other KPH that already implement PPK-BLUD; Create a team to prepare implementation of PPK-BLUD; Conduct research about PPK-BLUD projection in KPH Yogyakarta.

Kata Kunci : KPH Yogyakarta, PPK-BLUD, kesiapan;KPH Yogyakarta, PPK-BLUD, readiness