IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) DI DESA GIRIPENI, WATES, KULON PROGO DALAM PERSPEKTIF HUKUM PELAYANAN PUBLIK

Rachma Hanifah, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) DI DESA GIRIPENI, WATES, KULON PROGO DALAM PERSPEKTIF HUKUM PELAYANAN PUBLIK Oleh: Rachma Hanifah , Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan dasar yaitu penyediaan tempat tinggal yang layak huni kepada masyarakat. Namun, permasalahan perumahan dan permukiman kumuh masih terjadi di Indonesia, sehingga Pemerintah menargetkan penanganan kawasan kumuh menjadi 0 hektar dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Desa Giripeni, Wates, Kulon Progo dan untuk mengetahui hambatan yang ditemui dan upaya yang dilakukan dalam implementasi program tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis normatif empiris. Penelitian ini diawali dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis data diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) pelaksanaan Program KOTAKU sebagai upaya penanganan permukiman kumuh di Desa Giripeni belum maksimal dan belum sesuai dengan ketentuan asas penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu asas kepastian hukum dan asas aksesibilitas: 2) hambatan yang ditemui dalam implementasi Program KOTAKU di Desa Giripeni meliputi tidak adanya skala prioritas penanganan permukiman kumuh dan masih kurangnya kolaborasi pelaksana penanganan kumuh dalam hal ini Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Fasilitator Kelurahan, dan Pemerintah Desa. Upaya yang dilakukan adalah pembangunan dan peningkatan kualitas fasilitas umum dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 224/A/2016 dan dilaksanakan pertemuan rutin untuk koordinasi dan evaluasi.

IMPLEMENTATION OF KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) PROGRAM IN GIRIPENI VILLAGE, WATES, KULON PROGO IN THE PERSPECTIVE OF PUBLIC SERVICE LAW Authors: Rachma Hanifah , Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. The government has the duty to give the basic service of providing habitable residence for the society. However, Indonesia still has its residential and slums problems. Therefore, the government targeted to reduce its slum area to be 0 hectare in the Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 1, Year 2015, about Medium Term Development Plan Year 2015-2019. This study aims to know the implementation of KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) City without Slums Program in Giripeni Village, Wates Kulon Progo and to know the obstacles met as well as the effort done in implementing that program. This is a descriptive study with empiric normative method. The study started with a library research to obtain secondary data, followed by a field research to obtain primary data. Both data obtained from the library and field research were analyzed qualitatively. The analysis results were described descriptively. The results demonstrated that: 1) the implementation of KOTAKU program as an effort to deal with the slums in Giripeni Village was not optimal and was still not in line with public service management principles, i.e. legal certainty principle and accessibility principle; 2) KOTAKU program implementation was hampered due to the lack of priority scale to deal with the slums and the collaboration among Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Fasilitator Kelurahan, and Pemerintah Desa was still not organized well. The efforts that have been done were developing and improving public facilities in locations determined by Keputusan Bupati Kulon Progo No. 224/A/2016 as well as arranging a routine meeting for coordination and evaluation.

Kata Kunci : KOTAKU, Permukiman Kumuh, Pelayanan Publik