IMPLEMENTASI KETENTUAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YOGYAKARTA DALAM KAITANYA DENGAN ASAS PERADILAN CEPAT

Puti Mayang Seruni, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui (1) penerapan asas peradilan cepat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), (2) implementasi ketetuan batas waktu penyelesaian perkara pemutusan hubungan kerja (PHK) di PHI Yogyakarta berkaitan dengan asas peradilan cepat, (3) akibat hukum apabila ketentuan batas waktu tersebut tidak dipenuhi. Penelitian ini bersifat normatif-empiris. Jenis data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan. Teknik pengumpulan data wawancara dengan alat pedoman wawancara serta metode dokumentasi dengan alat studi dokumen. Analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan penerapan asas peradilan cepat di PHI diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perkara harus selesai dalam waktu 50 hari kerja sejak sidang pertama. Implementasi ketentuan batas waktu pada tahun 2017 di PHI Yogyakarta cukup terpenuhi, enam dari 11 perkara selesai tepat waktu. Ketentuan batas waktu yang tidak dipenuhi tidak memiliki akibat hukum, namun dapat diajukan kasasi terhadap putusan tersebut. Berdasarkan penelitian dan pembahasan, dapat ditarik tiga kesimpulan. Pertama, penyelesaian sengketa di PHI harus diselesaikan dalam 50 hari kerja. Kedua, implementasi ketentuan batas waktu pada tahun 2017 untuk kasus PHK di PHI Yogyakarta cukup baik. Ketiga, tidak ada akibat hukum apabila ketentuan batas waktu tidak terpenuhi. Saran yang diberikan dalam penulisan hukum ini ada tiga. Pertama, penyelesaian sengketa di PHI diharapkan dapat selesai dalam 50 hari kerja. Kedua, Mahkamah Agung diharapkan dapat menempatkan lebih banyak Hakim Ad-Hoc di Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta. Ketiga, para pihak dapat melakukan kasasi apabila ketentuan batas waktu tidak terpenuhi.

THE IMPLEMENTATION OF THE TIME LIMIT PROVISIONS FOR RESOLVING DISPUTES REGARDING TERMINATION OF EMPLOYMENT RELATIONSHIP CASES AT THE INDUSTRIAL RELATIONS COURT AT YOGYAKARTA RELATES TO THE SPEEDY ADMINISTRATION OF JUSTICE This legal research aims to identify (1) the relation between Speedy Administration of Justice in Industrial Relations Court, (2) the implementation of time limit for termination of employment relationship cases at the the Industrial Relations Court at Yogyakarta in 2017 with the Speedy Administration of Justice, (3) legal consequences if time limit provisions cannot be met. This legal research is a normative-empirical research. The data collected by examination of various documents for literature research and interview to the respondents for the field research. The method of data analysis is qualitative. The result show that the application of Speedy Administration of Justice in Industrial Relations Court must be resolved within 50 days since the first trial (art Number 2 of 2004 on Industrial relations dispute settlement act). The implementation of the time limit for termination of employment relationship cases at the the Industrial Relations Court at Yogyakarta in 2017 is quite, six out of 11 cases can be completed on time. There are no legal consequences if the time limit provisions cannot be met, but the parties can file a cassation. There are three conclusions. First, Litigation in industrial relations court must be resolved within 50 days since the first trial. Second, the implementation of the time limit for termination of employment relationship cases at Yogyakarta in 2017 is sufficient. Third, there are no legal consequences occur if the time limit provisions cannot be met. There are two recommendations. First, the litigation in Industrial Relations Court must be completed within 50 days. Second, the Supreme Court is expected to add more Ad-Hoc Judges at Industrial Relations Court at Yogyakarta. Third, the parties can file a cassation if the time limit provisions cannot be met.

Kata Kunci : Asas Peradilan Cepat, Ketentuan Batas Waktu, Pengadilan Hubungan Industrial/Speedy Administration of Justice, Time Limit, Industrial Relations Court.