DINAMIKA AKTOR DALAM FORUM KOMUNIKASI CSR DI KABUPATEN TUBAN

BEDHAH ADITYO N, Prof. Dr. Phil. Janianton Damanik, M.Si

2018 | Tesis | MAGISTER PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

Konsep dan implementasi CSR tidak dapat dipahami secara tunggal. CSR, perlu dipahami dengan pendekatan politik melalui dinamika aktor dalam suatu konteks institusi (kelembagaan) Forum Komunikasi CSR. Secara umum, kelembagaan ini melibatkan tiga aktor penting, yakni: perusahaan, negara (pemerintah pusat/daerah), dan masyarakat. Perkembangannya, menunjukkan hadirnya keterlibatan aktor lain dalam implementasi dan forum CSR, seperti; Media, NGO (LSM), dan kelompok kepentingan informal lokal. Keragaman aktor ini tentunya menimbulkan bergesernya karakter kelembagaan dan konstestasi kepentingan yang sengit. Aktor negara yang seharusnya berposisi netral, senyatanya tak mampu menahan hasrat untuk mendominasi dan memonopoli sumberdaya dengan berbagai dalih. Kajian yang mengambil lokus pada Forum Komunikasi CSR Kabupaten Tuban menunjukkan temuan seperti di atas. Penulis membangun argumen di atas, berdasar pada hasil analisis yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan penggalian data yang dilakukan dengan: studi literatur; observasi, dan wawancara mendalam pada 11 orang informan kunci. Kesebelas informan ini ialah representasi dari masing-masing aktor perusahaan, negara, dan masyarakat, yang berkepentingan terhadap Forum Komunikasi CSR di Tuban. Analisis terhadap informasi dan data dalam penelitian ini dikerangkai dengan konsep: aktor/pemangku kepentingan (stakeholder), arena politik, dan institusionalisme baru (new institutionalism): institusionalis pilihan rasional dan institusionalis jaringan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Forum Komunikasi CSR Tuban merupakan intitusi yang dilahirkan oleh negara sehingga menjadikan watak kelembagaan yang bersifat instruktif (top down) dan state-centris. Aktor negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tuban menjadi aktor tunggal yang mendominasi forum dan aktor lainnya. Dominasi ini bersumber dari legitimasi aturan (Perda no. 3 tahun 2015 tentang TSP) dan adanya ketergantungan aktor perusahaan pada aktor negara soal perijinan usaha. Dinamika aktor terjadi ketika adanya pergeseran dari basis kuasa yang semula dari aspek aturan (rule) ke aspek kepentingan (interest), yang berujung pada dilematika institusi. Berikutnya, terdapat pula dinamika institusi yang menguat akibat dari disorientasi kelembagaan dan kontestasi sumberdaya antar aktor. Efeknya, aktor perusahaan menunjukkan perilaku resisten dan pragmatis terhadap aktor negara maupun Forum Komunikasi CSR. Dinamika aktor dan institusi yang berlangsung secara politis ini pada akhirnya belum dapat mencapai perbaikan maksimal terhadap tata kelola CSR yang berorientasi pada pembangunan masyarakat berkelanjutan.

Concept and implementation of CSR cannot be understood by a singular explanation. Due to that CSR needs to be understood by political approach, through the dynamic of actor in the context of institution, which in this study is CSR Communication Forum. Generally, this institutional entangles three important actors: corporation, state both local and central government, and society. The recent evidence denotes that there were other presence of involved actors in the implementation of CSR, such as media, NGO, and the group of local-informal actor. This variety of actors creates the shifting character and fierce contestation. State, who is supposed to be in a neutral position, cannot actually resist to become dominate and monopolize resources with various excuses. This study reveals that CSR Communication Forum at the Tuban�s District. The writer builds the argument based on the result of qualitative analysis with the specific sets of data, which were carried out by literature study and interview with eleven key informants. These eleven key informants are the representative from each actors of corporation, government, and society, who also has an interest towards CSR Communication Forum in Tuban. Therefore, this study uses stakeholders, political chamber, and the new networking institutionalist as an analysis from evidences of information and data. The result of this study implies that CSR Communication Forum in Tuban is an institution of the government, which leads to top-down and state-centric of an institutional attribute. State actor, whom in this case is the local government of Tuban�s regency, becomes the single actor that dominates the forum and other actors. This domination came from the legitimation of regulation, in particular Regency Regulation Number 3/2015 about TSP. This also happened due to the dependency of corporation actor from state actor about the license of business. The dynamics of actors are shaped by authority bases, which initially came from the rule to interest aspects. This produces institutional dilemma. Moreover, there is also a stronger dynamic institution as a result of the disorientation of institutional and resources contestation of actor. This has an effect of resistance and pragmatic behaviors to the state and CSR Communication Forum. In the end, the dynamic of actor and institution, which has been done by politics, cannot fully reach the refinement of the sustainability community development of governance in the CSR.

Kata Kunci : Kata kunci: aktor, arena politik, institusionalis pilihan rasional, institusionalis jaringan