PERAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

YOLANDA MOUW, Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H., M.Jur

2018 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang alasan adanya pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), untuk mengetahui perbedaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan antara kepala kantor pertanahan kota makassar dan yang dilakukan oleh Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) serta mengetahui dan menganalisi kendala-kendala yang dihadapi oleh kepala kantor pertanahan kota makassar dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan (in abstracto) serta penerapannya pada peristiwa hukum (in concreto). Jenis Penelitian ini dilakukan dengan dua jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh fakta di lapangan guna memperoleh data primer. Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode ini ditentukan dengan kriteria responden dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat langsung dengan objek penelitian, kemudian meggunakan beberapa narasumber yang memberikan informasi sesuai dengan pengetahuannya. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan yaitu: (1) Alasannya karena adanya pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada PPAT yaitu agar dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya ketertiban hukum administrasi pertanahan. (2) Kepala Kantor Pertanahan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan PPAT, sedangkan IPPAT hanya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik profesi PPAT bukan dalam pelaksanaan tugas Jabatan PPAT. (3) kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar yaitu: PPAT yang dikunjungi tidak ada di Kantornya, padatnya pekerjaan di kantor Pertanahan kota Makassar, dan banyaknya jumlah PPAT sehingga tidak dilakukan secara menyeluruh.

This study aims to find out, examine, and analyze the reasons for coaching and supervision of the official empowered to draw up land deeds(PPAT), to find out the differences in guidance and supervision carried out between the head of the Makassar City Land Office and that carried out by the Association of Land Deed Officials (IPPAT) and knowing and analyzing the constraints faced by the head of the Makassar city land office in conducting guidance and supervision of the Land Deed Making Officer. This research is a normative legal research that is empirical legal research Whose object of study includes the provisions of legislation (in abstracto) and its application to the legal events (in concreto).This type of research is a type of research that is a library of research to obtain secondary data and field research to obtain facts in the field to obtain primary data. The data obtained both primary data and secondary data are processed qualitatively then presented descriptively. This study uses sampling techniques using purposive sampling method. This method is used by many speakers who provide information in accordance with their knowledge. Based on the results of the study, the conclusions were obtained: (1) The reason for the devolution of authority granted by the Government to the PPAT, namely that in carrying out its duties and regulations for the realization of land administration law order. (2) The Head of Land Office conducts guidance and supervision of the PPAT job duties, while IPPAT only supervises the implementation of the PPAT code of ethics not in the implementation of the PPAT Position duties. (3) Makassar City Land Office faced constraints, namely: PPAT was visited not in his office, the density of work in the land office of Makassar City, and the large number of PPAT was not carried out thoroughly.

Kata Kunci : Pembinaan dan Pengawasan PPAT, Kepala Kantor Pertanahan, IPPAT