ANALISIS STAKEHOLDER UNTUK PENGEMBANGAN ORGANISASI PENGELOLAAN KAWASAN WISATA KALIURANG YOGYAKARTA

BRAMANTI DUHITASARI, San Afri Awang, Kaharuddin

2011 | Skripsi | S1 KEHUTANAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui stakeholders dan peran masing-masing dalam pengelolaan Kawasan Wisata Kaliurang, Desa Hargobinangun, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai April 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima stakeholders kunci di dalam pengelolaan Kawasan Wisata Kaliurang. mereka adalah masyarakat lokal Kaliurang, Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, Balai Taman Nasional Gunung Merapi, dan BUMD Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu PT. Anindya Mitra Internasional. Masing-masing stakeholder mempunyai alasan keterlibatan dan peran yang berbeda, yang dipengaruhi oleh hak, tanggung jawab, manfaat yang diperoleh, dan hubungan antar stakeholders. Konflik terjadi di antara dua stakeholder kuat yang memiliki kesamaan tuntutan atas kepentingan yang sama pula. Pihak-pihak yang berseteru tersebut adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman dan PT. Anindya Mitra Internasional. Sedangkan stakeholder yang paling lemah di dalam sistem, yaitu masyarakat lokal Kaliurang, kepentingannya cenderung kurang bisa terakomodasi dengan baik. Konflik-konflik kepentingan ini mengakibatkan rapuhnya koordinasi di antara stakeholders. Koordinasi yang baik hanya terjadi pada momen-momen darurat saja yaitu pada masa pemulihan keadaan pasca erupsi Gunung Merapi. Dalam situasi seperti itu, koordinasi dibutuhkan untuk pencapaian tujuan yang sama yaitu : membangkitkan kembali pariwisata di Kaliurang, yang merupakan sumber utama pemasukan mereka. Kesamaan persepsi ini dapat digunakan sebagai visi dasar dalam membangun kembali koordinasi di antara stakeholders, bahkan dapat digunakan untuk menciptakan hubungan yang jauh lebih baik dari hanya sekedar koordinasi, yaitu partnership atau kemitraan. Kemitraan ini dapat ditempuh sebagai upaya untuk mengembangkan organisasi pengelolaan Kawasan Wisata Kaliurang selangkah lebih maju, yaitu melalui didirikannya Badan Pariwisata Kaliurang.

The aims of this study were to know the stakeholders and their roles in Kaliurang tourism area management at Hargobinangun Village, Sleman Regency, Yogyakarta. This study was conducted from February up to April 2010. The result of this study showed that there were five key stakeholders in Kaliurang tourism area management. Those key stakeholders are local communities of Kaliurang, Financial and Wealth Management Board of Sleman Regency, Culture and Tourism Board of Sleman Regency, Board of Mount Merapi National Park, and some regions enterprises of Yogyakarta named PT. Anindya Mitra Internasional. Each stakholders has different reason and role in Kaliurang tourism area management. They were influenced by rigths, responsibilities, revenue, and relationships between stakeholders. Conflict occurs between two powerfull stakeholders that share a common claim for the same interests. Both stakeholders are Culture and Tourism Board of Sleman Regency and PT. Anindya Mitra Internasional. While the weakest one in the system, wich is the local communities of Kaliurang, their interests tend to be less well accomodated. These conflicts of interests has led to the fragility of coordination among stakeholders. Good coordination occurs between stakeholders, only in moments of emergency circumstances, namely when the recovery post-eruption of Mount Merapi. In such situations, the coordination is required for the common goal : To revive tourism in Kaliurang, which is the main source of their income. This common perception can be used as a basic vision to re-build the coordination among stakeholders, even to create a much better relationship than just a coordination, named partnership. This partnership can be taken as an attempt to develop management organization of Kaliurang tourism area one step ahead, through the Kaliurang Tourism Board.

Kata Kunci : stakeholders, pengelolaan, pariwisata