KETAATAN HUKUM PARA PIHAK TERHADAP PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA JENIS USAHA MAKANAN DAN MINUMAN DALAM NEGERI

RIYO EKA SAHPUTRA, Hariyanto, S.H., M.Kn.

2018 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang efektifitas serta ketaatan hukum para pihak terhadap berlakunya Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang telah diatur pada Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan mengenai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dan juga melakukan wawancara kepada Kementerian Perdagangan, Dinas Perizinan daerah, konsultan hukum waralaba serta pengusaha untuk mengetahui praktek lapangan terkait surat tanda pendaftaran waralaba. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa peraturan STPW belum dapat efektif, hal ini dapat dilihat dari tidak berjalannya pelaksanaan penerimaan STPW di daerah. Penyebabnya adalah kurangnya faktor koordinasi antara kementerian perdagangan dengan dinas yang terkait, serta tidak adanya perda yang mengatur hal tersebut. Ketaaatan Hukum bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba sudah baik dalam hal perpanjangan STPW maupun laporan tiap tahun, hal ini dikarenakan jumlah pendaftaran STPW belum terlalu banyak sehingga dapat dipantau dalam hal pelaporan. Namun dalam hal pengecekan lapangan seperti penggunaan bahan lokal sebanyak 80% (delapan puluh persen), dan penggunaan logo waralaba masih belum terpantau. Hal ini terjadi karena belum berjalannya pengawasan dari dinas setempat, dan kurangnya tenaga yang dimilki oleh Kementerian Perdagangan untuk memantau lapangan secara langsung.

This research aims to determine the depth about effectivieness and legal compliance the parties to the sign of a registration letter of entry franchise which has been governed by the rule of law in trade ministry regulation 53/M-DAG/PER/8/2012 about Franchising. This research is conducted by way of literature study on franchise registration letter and also conducting interviews to the Ministry of Commerce, District Licensing Agency, franchise legal consultant and employers to know the field practice related to registration letter of franchise. The research results can be seen that Issuance of Franchise Registration Certificate of Bussiness (STPW) regulations can not be effective, this can be seen from the non-implementation of STPW acceptance in the region. The reason for this is the lack of coordination between the trade ministry and the relevant agencies, and the absence of local regulations governing it. Legal Compliance for Franchisor and Franchisee is good in terms of STPW extension and report every year, this is because the number of registration STPW not too much so that can be monitored in case reporting. However, in terms of field checks such as the use of local materials as much as 80% (eighty percent), and the use of franchise logo is still not monitored. This is due to the lack of supervision from the district agency, and the lack of personnel owned by the Ministry of Trade to monitor the field directly.

Kata Kunci : Waralaba, Perizinan, Ketataan Hukum, Efektifitas / Franchise, Regulation, Legal Compliance, Effectivites.