ANALISIS PENGGUNAAN DEBT-TO-EQUITY RATIO SEBAGAI ATURAN PEMBATASAN PEMBEBANAN BUNGA PINJAMAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN DI INDONESIA

BOBBY INDRA B, Abdul Halim, Prof., Dr., M.B.A., Ak., CA.; Dewi Wulansari, S.E., M.Sc.

2018 | Tesis | MAGISTER AKUNTANSI

Studi ini bertujuan untuk menginvestigasi alasan Pemerintah Indonesia memilih rasio utang terhadap modal sebagai pendekatan yang digunakan dalam ketentuan thin capitalization. menginvestigasi alasan Pemerintah Indonesia memilih DER sebagai pendekatan yang digunakan dalam ketentuan thin capitalization. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara dan analisis dokumen. Pemenuhan aspek validitas dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode serta member checking. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat empat motif yang menjadi alasan dalam pemilihan DER sebagai pendekatan yang digunakan dalam ketentuan thin capitalization. Motif peraturan perundangan merupakan alasan dominan karena memiliki keterikatan dengan sistem hukum domestik. Tiga motif selanjutnya, yakni motif perekonomian, motif penegakan hukum, dan motif keadilan merupakan pertimbangan sampingan dalam pembuatan kebijakan. Ketiga motif ini merupakan alasan tak dominan karena tidak ada keterikatan secara khusus dengan keberadaan aturan pembatasan biaya bunga. Walaupun begitu, ketiga motif tersebut tetap memiliki andil dalam penyusunan kebijakan karena terdapat kepentingan negara pada masing-masing motif tersebut.

This study aims to investigate the reasons why Indonesian Government chose debt-to-equity ratio as an approach used in the provision of thin capitalization. It employed a qualitative approach through a case study strategy. Data were collected using using interview technique and document analysis. Validity aspect was fulfilled through source triangulation, method triangulation and member checking. The results of the study concluded that there were four motives of the reason for choosing DER as an approach in the provision of thin capitalization. The dominant reason was laws and regulations because they were connected with domestic law system. The remaining three motives, namely economy, law enforcement, and justice were additional considerations in making policies of loan interest restriction. These three motives were non-dominant reasons because there was no specific connection with the rule of interest cost restriction. Nevertheless, the three motives still played a role for policy making because the state had interests for each of these motives.

Kata Kunci : Aturan pembatasan bunga pinjaman, BEPS 4, thin capitalization