IMPLIKASI AMANDEMEN SAFETY OF LAW AT SEA (SOLAS) 1974 CHAPTER VI PART A REGULATION 2 TERKAIT VERIFIED GROSS MASS (VGM) TERHADAP PELAKSANAAN EKSPOR KAYU LAPIS (STUDI KASUS PT. ALBASIA BATANG SEJAHTERA DI BATANG)

SRI HARTATI, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum, LL.M, Ph.D

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam rangka pemenuhan persyaratan amandemen SOLAS Convention pada Chapter VI Part A Regulation 2 mengenai Verified Gross Mass (VGM) terhadap pelaksanaan ekspor kayu lapis PT. Albasia Batang Sejahtera. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui dan menganalisis solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh PT. ABS dari hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang utamanya meneliti data primer. Data primer diperoleh melalui studi lapangan, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif Hasil penelitian hukum yang dilakukan peneliti pada PT.ABS terkait perolehan sertifikat VGM memunculkan beberapa kendala. Hambatan tersebut timbul dari segi internal PT.ABS dan eksternal yaitu PT.Biro Klasifikasi Indonesia dan Terminal Petikemas Semarang. Ada dua hambatan yang dialami oleh PT.ABS atas regulasi baru yang diadopsi dari amandemen SOLAS tentang VGM. Hambatan pertama berupa penambahan cost production yaitu berupa VGM fee. Hambatan kedua adalah lama proses penimbangan yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan barang sampai negara tujuan. Hambatan ekternal timbul karena kurangnya infrastruktur yang disediakan TPKS dengan PT.BKI. Dalam menghadapi hambatan tersebut PT.ABS mendapatkan solusi untuk melakukan negosiasi ulang dengan buyer dari China sebagai negara tujuan terkait perpanjangan waktu pengiriman dari gudang sampai dengan negara tujuan. TPKS dan PT.BKI juga memiliki wacana atas perbaikan infrastruktur guna perolehan sertifikat VGM.

The purpose of this research is to know the obstacles faced in order to fulfill the requirement of SOLAS Convention amendment in Chapter VI Part A Regulation 2 on Verified Gross Mass (VGM) on the execution of playwood export of PT. Albasia Batang Sejahtera. The second goal is to know and analyze the solution of the problems faced by PT. ABS from these obstacles. . This research uses empirical normative law research method. Normative legal research is legal research using secondary data, while empirical law research is a legal research that primarily examines the primary data. Primary data obtained through field study, secondary data obtained through literature study. Data analysis is done by qualitative analysis The results of legal research conducted at PT. ABS related to obtaining VGM certificates raised several obstacles. These constraints arise from the Company's internal and external aspects. There are two barriers experienced by PT.ABS over the new regulations adopted from the SOLAS amendment on VGM. The first obstacle in the form of additional cost production is in the form of VGM fee. The second barrier is the length of the weighing process which results in the delay of goods arrivals to the destination country. External barriers arise due to lack of infrastructure provided by TPKS and PT.BKI. In the face of these obstacles PT.ABS get a solution to renegotiate with buyers from China as a destination country related to the extension of delivery time from the warehouse to the destination country. TPKS and PT. BKI also have a discourse on infrastructure improvements to obtain VGM certificates.

Kata Kunci : SOLAS, VGM, Chapter VI Part A Regulation