PERLINDUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PASIEN TUKANG GIGI YANG BERTINDAK DI LUAR WEWENANG DI KOTA YOGYAKARTA

FANI LAKSMI RAMADHANI, RA Antari Inaka T, S.H.,M.Hum.

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

INTISARI Maraknya pemasangan kawat gigi pada masyarakat sekarang ini disalah fungsikan. Kawat gigi adalah alat kesehatan yang digunakan untuk merapikan gigi, namun sekarang orang memasang kawat gigi untuk sekedar bergaya mengikuti tren. Keadaan ini diperparah dengan pemasangan kawat gigi yang dilakukan oleh pihak yang tidak berkompeten seperti tukang gigi. Kawat gigi hanya boleh dipasang oleh dokter gigi spesialis orthodonti. Kondisi ini yang menimbulkan keprihatinan karena pemasangan gigi yang dilakukan oleh tukang gigi menimbulkan kerugian pada konsumennya seperti kerusakan pada gigi, sehingga pemerintah harus melakukan tindakan untuk meminimalisir kerugian yang akan diderita oleh pasien tukang gigi. Langkah yang dilakukan pemerintah dengan melakukan perlindungan hukum preventif seperti membuat peraturan yang mengatur kewenangan tukang gigi secara jelas dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan tukang gigi serta melakukan pembinaan dan pengawasan pada praktek tukang gigi yang berada di Wilayah Kota Yogyakarta sudah diterapkan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien menderita kerugian kesehatan yang ditimbulkan dari praktek tukang gigi yang melakukan praktek diluar wewenang yang sudah di tentukan oleh pemerintah. Perlindungan represif juga sudah diberikan oleh dinas kesehatan kota Yogyakarta dengan melakukan penindakan kepada tukang gigi yang terbukti melakukan pelanggaran dengan melakukan jasa diluar wewenangnya. Namun belum didapati laporan dari masyarakat karena rendahnya pengetahuan masayarakat akan hukum dan masyarakat masih menganggap jika berurusan dengan hukum memerlukan biaya yang besar sehingga, pemerintah bersama masyarakat yang sudah mempunyai pengetahuan tentang hukum serta bahaya mempercayakan perawatan gigi pada pihak yang tidak berkompeten melakukan penyuluhan kepada masyarakat langsung agar tidak semakin banyak masyarakat yang mengalami kerugian.

ABSTRACT The rise of braces installation on today's society is misused by the people. Braces are medical devices that is used to fix the teeth, but now people put braces on to just follow the trend. This situation is worsened by the installation of braces carried out by incompetent parties such as dental artisans. Braces can only be placed by orthodontic specialists. This condition raises concerns because the dental installation carried out by dental artisans causes harm to its consumers such as damage to teeth, so the government must take measures to minimise the losses suffered by dental artisans. The steps taken by the government by carrying out preventive legal protection such as making regulations that clearly regulate the authority of dental artisans in the Regulation of the Minister of Health No. 39 of 2014 concerning Guidance, Supervision, and Licensing of dental workman and conducting guidance and supervision on dental practices in The city of Yogyakarta has been well implemented. The results showed that patients suffered from health losses arising from the practice of dental artisans who practiced outside the authority set by the government. Repressive protection has also been provided by the Yogyakarta city health office by giving action on dental artisans who are proven to have committed violations by carrying out services beyond their authority. But there have been no reports from the public because of the lack of public knowledge of the law and the public still considers that dealing with the law requires a large cost so that the government, together with the people who already have knowledge of the law and the danger of entrusting dental care to those who are not competent to directly educate the public so there is no more people will suffer losses.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Tukang Gigi.