Defining The Meaning of "Reasonable Measure" In Regards to The Management of Submarine Cables in Continental Shelf of Indonesia

KAIZAR NARARYA AS, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LLM

2018 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Solusi yang tersedia dalam kasus konflik antara hak berdaulat Negara pantai untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen dengan kebebasan Negara lain untuk memasang, memperbaiki, dan merawat kabel bawah laut adalah melalui penerapan prinsip Reasonable Measures yang tercantum pada pasal 79 (2) dari UNCLOS. Namun tidak ada definisi yang jelas untuk menjelaskan pengaplikasian konsep Reasonable Measures. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi apa yang dimaksud sebagai Reasonable Measures dan menganalisa apakah aplikasi dari rezim hukum landas kontinen di Indonesia sesuai dengan konsep Reasonable Regard. Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal dan doktrinal, karena melibatkan proses pengumpulan data primer melalui wawancara dan menggunakan sumber hukum sekunder seperti literatur hukum, buku, jurnal, keputusan pengadilan, dan naskah sejarah penyusunan UNCLOS untuk membuat penilaian evaluatif terhadap penerapan hukum Indonesia. Dengan demikian penelitain ini dikategorikan sebagai penelitain empriris-normatif. Konklusi dari penelitian ini menunjukan bahwa, pelaksanaan hak berdaulat Indonesia berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinennya sesuai dengan sifat dan karakterisitik Reasonable Measures. Walaupun konsep ini tidak dapat didefinisikan, namun melalui riset, konsep ini bisa dijelaskan dan di deskripsikan oleh kumpulan parameter dan kondisi, disini ditemui bahwa ada kesamaan sifat antara prinsip Reasonable Measures dengan prinsip Due Regards. Melalui Riset ini pula ditemukan bahwa rezim hukum Indonesia terhadap kabel laut dan dalam pelaksanaan hak berdaulatnya di Landas Kontinen konsisten dengan prinsip Reasonable Measures

The Preexisting solution when it comes to a conflict between the sovereign rights of the coastal state to explore and exploit natural resources with another state freedom to install, maintain, and repair submarine cables, are the application of the provision of Reasonable Measure in Article 79 (2) of UNCLOS. However there has been little effort to identify what that principle represents. This research shall seek to identify what manifest as Reasonable Measure and analyze whether the current legal regime of submarine cables in Indonesia Continental Shelf fits this description This research uses both non-doctrinal and doctrinal format, as it applies both primary data collection through interview and on secondary source of law such as literature, court judgements, and drafting histories to make evaluative judgement on the application of the law. As such, this research is categorized as empirical-normative research. The Conclusion of the Research shows that Indonesia implementation of its sovereign rights of exploration and exploitation in its continental shelf fits the description and characteristics of Reasonable Measure, while Reasonable Measure itself cannot be defined, but through research, it can be described by a collection of parameters and conditions mirroring that of Due Regard Obligation, in this case, Indonesia framework towards submarine cables in its continental shelf and its exercise of sovereign rights fits this description

Kata Kunci : UNCLOS, Submarine Cables, Sovereign Rights, Continental Shelf, Freedom of High Seas, Reasonable Measure, Due Regard.