PEMBERIAN GANTI KERUGIAN HAK ATAS TANAH DALAM PELAKSANAAN EKSPLORASI SUMBER DAYA PANAS BUMI (GEOTHERMAL) DI WILAYAH KERJA SABANG -ACEH

LUHUNG KUSHONGGO, Prof. Dr. Nurhasan Ismail , S.H., M.Si.

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Indonesia memiliki sekitar 40% potensi panas bumi (geothermal) dunia sebagai sumber energi baru dan terbarukan serta ramah lingkungan. Pemerintah membutuhkan Invenstor sebagi rekan kerja untuk meningkatan penggunaan energi panas bumi yang saat ini baru tercapai 1% dari potensi yang ada. Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi merupakan bentuk keseriusan Pemerintah untuk mengembangkan energi panas bumi. Permasalahan yang dihadapi oleh Investor dalam melakukan kegiatan pengeboran eksplorasi sebagai tahap terpenting untuk mengetahui potensi panas bumi adalah masalah sengketa lahan antar Instansi Pemerintah dan lahan yang dimiliki haknya oleh masyarakat sekitar Wilayah Kerja Pertambangan,(WKP,) dalam penelitian ini dilakukan di WKP Panas Bumi Jaboi, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Penelitian ini membahas permasalahan proses negosiasi pemberian ganti kerugian hak atas tanah, hambatan yang dihadapi dalam proses negosiasi serta dampak atas hambatan tersebut terhadap kepentingan Investor. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji proses negosiasi, mengetahui hambatan yang dihadapi serta menganalisa dampak terhadap Investor yang sudah memiliki Ijin Usaha Panas Bumi (IPB). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris yaitu penggabungan antara pendekatan hukum secara normatif dalam hal ini peraturan perundang-undangan dengan pendekatan hukum secara empiris yaitu implementasi peraturan perundang-undangan di masyarakat dalam proses negosiasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa proses negoiasi ganti kerugian lahan untuk kegiatan eksplorasi pengeboran panas bumi yang terdiri dari hak garap di kawasan hutan dan hak milik atas tanah belum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pemerintah belum menjalankan peran yuridisnya secara optimum untuk penyediaan lahan bagi Investor sehingga dampak kerugian seluruhnya dibebankan kepada Investor dalam tahapan eksplorasi panas bumi.

Indonesia has about 40% of the world's geothermal potential as a new and renewable energy source and environmentally friendly. The government needs investors as a partner to increase the application of geothermal energy which is currently only achieved 1% of the existing potential. With the enactment of Law Number 21 Year 2014 on Geothermal is a form of Government's seriousness to develop geothermal energy. The problem faced by the Investor in exploration drilling activities as the most important initial step to determine of the geothermal potential is the land ownership dispute between the Government Institution and the land that who is owned by the people around Mining Working Area (Wilayah Kerja Pertambangan-WKP), in this research is performed in WKP Geothermal Jaboi, Sabang City, Aceh Province. This study discusses the issues of negotiation process of compensation for land ownership rights, obstacles faced in the negotiation process and the impact of such barriers on the interests of Investors. The purpose of this research is to study and understand the negotiation procedures, to know the obstacles faced and to analyze the impact to the Investor who already have a Geothermal Business Permit (Izin Panas Bumi-IPB). In this research employs normative empirical legal research method that is merger or combine between the related rules of law legal approach normatively with the actual implemented empirical laws in society in regarding to the process of negotiation. From this research, it is found that the process of negotiation of land compensation for exploration drilling activities of geothermal consisting of rights in forest area and land ownership rights have not complied with prevailing laws and regulations. The Government has not yet exercised its optimum juridical role for the provision of land for Investors so that the impact of the loss is entirely charged to the Investor in the geothermal exploration phase.

Kata Kunci : Investor, Negotiation, Land ownership compensation, Exploration, Geothermal