TINJAUAN YURIDIS ATAS HAK PEKERJA YANG DIANGKAT SEBAGAI DIREKSI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016)

DANAR TRI YOGA, Murti Pramuwardhani Dewi, S.H., M.Hum.

2018 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hak-hak pekerja yang diangkat sebagai direksi oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta perlindungan hak atas upah bagi pekerja yang diputus berdasarkan rapat umum pemegang saham (RUPS) dengan menganalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 69 PK/pdt.Sus-PHI/2016). Cara penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif empiris yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk mendukung data sekunder, dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data dari responden dan narasumber. Alat pengumpulan data dilakukan dengan pedoman wawancara kemudian analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yang pertama, bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sehingga pekerja yang diangkat sebagai direksi oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) tidak mendapatkan hak-hak terkait pesangon yaitu Vijay Perapti terbukti sebagai direksi yang diangkat oleh RUPS PT Tradition telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, sehingga Vijay tidak berhak atas uang kompensansi 2 kali uang pesangon dan upah penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hasil penelitian dan pembahasan yang kedua, bahwa perlindungan hak atas upah bagi pekerja yang di putus berdasarkan RUPS yaitu perseroan berkewajiban membayar seluruh hak atas upah pekerja sebelum diangkat sebagai direksi. Hak atas upah yang dibayarkan oleh perseroan kepada pekerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, Hak yang dimiliki oleh direksi perseroan adalah hak atas gaji dan tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh keputusan RUPS.

This study aims to examine and analyze the rights of employees to be appointed as directors by General Meeting of Shareholders (GMS) based on Law No.13 of 2003 on Labour as well as the protection of the right for employees' wage that has been cut off by the GMS by analyzing Supreme Court Decision Number: 69 PK / pdt.Sus-PHI / 2016). This research is done from an empirical normative approach by examining library studies or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In support of secondary data, field research was conducted to obtain data from respondents and resource persons. Data collection is conducted by guided interviews where the data analysis is done by descriptive qualitative. The first research and discussion discovered that the basis of judges' consideration in deciding the case of workers who are appointed as directors by General Meeting of Shareholders (GMS) do not obtain severance related rights. Which in this case Vijay Perapti was proven as directors appointed by General Meeting of Shareholders of PT Tradition has been in accordance with the provisions of the Limited Liability Company Act. Hence, Vijay is not entitled to twice the compensation and severance pay, along with wage reimbursement of rights in accordance with the provisions of Article 156 (2) and (4) of the Indonesian Labour Law. The second result shows that the protection of the right to wages for workers who are cut off based on the GMS obliges the company to pay all rights to wages of workers before being appointed as a board of directors. The right to wages paid by the company to workers in the form of severance pay, gratuity and compensation pay as stipulated in Article 156 (1) of Labour Law. Furthermore, the rights belonging to the directors of the company are the right to salary and allowances of the amount determined by the decision of the GMS.

Kata Kunci : Hak Pekerja, Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)