EVALUASI PERAN PEMBERIAN KONSULTANSI INSPEKTORAT DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (STUDI PADA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA)

DIO AGUNG HERUBAWA, Syaiful Ali, MIS., Ph.D., Ak., CA

2018 | Tesis | MAGISTER AKUNTANSI

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berimplikasi terhadap pelaksanaan peran inspektorat daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Peran APIP yang sebelumnya hanya pemberi keyakinan saja, kemudian bertambah menjadi peran pemberian konsultansi. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi peran baru tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaanya. Evaluasi terhadap peran pemberian konsultansi yang optimal, harus dapat memenuhi empat kriteria penilaian dengan menggunakan metode Internal Audit Capability Model (IACM). Dari empat kriteria penilaian tersebut, Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara hanya memenuhi satu kriteria yang ada sehingga peran pemberi konsultansi yang dilakukan belum optimal. Hasil penelitian juga dapat mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Inspektorat Padang Lawas Utara dalam pelaksanaan peran pemberi konsultansi. Faktor-faktor tersebut adalah kurangnya jumlah personel auditor, kompetensi SDM yang terbatas, komunikasi antara inspektorat dengan objek pemeriksaan yang kurang efektif, sarana dan prasarana yang belum memadai, dan adat istiadat yang masih kuat.

Government Regulation No.60, 2008 on Government Internal Monitoring System brings an implication to the implementation of regional inspectorate roles as Government Internal Monitoring Personnel (APIP). APIP previous roles were simply as confidence provider, and then the roles develop to involve consulting provision. This study aims to evaluate the new roles and to identify the factors that hinder their implementation. Evaluation of optimal consulting provision must need the four criteria of assessment using the Internal Audit Capability Model (IACM). Out of the four criteria, North Padang Lawas Regency inspectorate office only meets one criterion, which means that the roles of consulting provision are still not optimal. The research results also reveal the factors that hinder North Padang Lawas Regency inspectorate office implementing its consulting provision roles. The factors are lack of auditor personnel, limited human resource competence, ineffective communication between the inspectorate office and the object of assessment, insufficient means and infrastructure, and the strong influence of custom and tradition.

Kata Kunci : APIP, Peran Pemberian Konsultansi, IACM, Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara