DINAMIKA DAN RESOLUSI KONFLIK SOPIR TAKSI DI YOGYAKARTA

SUMARNO, Dr. NANANG INDRA KURNIAWAN, S.I.P., M.P.A

2018 | Tesis | MAGISTER POLITIK DAN PEMERINTAHAN

ABSTRAKSI Pada pertengahan bulan februari 2017 lalu, terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh para sopir taksi konvensional di Keraton Yogyakarta. Mereka menuntut kepada Pemerintah Daerah untuk segera menutup keberadaan perusahaan taksi online seperti Go-Jek, Grab, dan Uber. Keberadaan perusahaan taksi online tersebut dianggap ilegal karena belum memiliki surat ijin beroperasi dari Menteri Perhubungan dan Dishub DIY. Berawal dari sinilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana dinamika dan resolusi konflik sopir taksi yang terjadi di Yogyakarta. Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung serta melakukan wawancara dengan narasumber untuk menguatkan hasil interpretasi data. Untuk menjawab rumusan masalah, peneliti menggunakan tahapan dinamika milik Simon Fisher dan menggunakan teori Non Litigasi milik Miall dalam mencari tahu bagaimana proses penyelesaian konflik sopir taksi yang terjadi di Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dipicu oleh keberadaan taksi online yang berkembang luas di Yogyakarta sehingga dianggap mengusik keberadaan taksi konvensional. Pendapatan sopir taksi konvensional yang menurun drastis membuat mereka tidak bisa diam saja melihat lahan bisnis mereka diambil taksi online yang tidak memiliki ijin beroperasi. Kondisi itu diperparah karena pihak sopir taksi online yang telah mendapat larangan untuk beroperasi dari Dishub DIY tetap masih beroperasi dan tidak ada ketegasan dari pihak Pemerintah Daerah dalam memberi sanksi tegas kepada para sopir taksi online yang melanggar. Akhirnya konflik antara sopir taksi konvensional dan taksi online pecah dimana terjadi aksi adu mulut, intimidasi, pengrusakan, dan persekusi. Proses penyelesaian konflik yang tidak koperatif dari taksi online membuat upaya mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah gagal, sehingga Pemerintah mengambil jalur coercive dengan menerbitkan Pergub Nomor 32 Tahun 2017 dan ditambah dengan Permenhub Nomor 108 Tahun 108 yang mengatur keberadaan angkutan berbasis online. Dengan turunnya Pergub dan Permenhub, semua sopir taksi memiliki ijin untuk beroperasi di Yogyakarta tapi harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

ABSTRACTION In mid-February 2017, there was a massive demonstration conducted by conventional taxi drivers at the Yogyakarta Palace. They demanded the Local Government to immediately close the existence of online taxi companies like Go-Jek, Grab, and Uber. The existence of an online taxi company is considered illegal because it does not have a license to operate from the Minister of Transportation and Dishub DIY. Starting from here researchers interested in conducting research on how the dynamics and conflict resolution of taxi drivers that occurred in Yogyakarta. This thesis research uses qualitative approach and uses data collection technique through direct observation and interview with informant to strengthen result of data interpretation. To answer the problem formulation, the researcher uses the stages of dynamics of Simon Fisher and uses Miall's Non Litigation theory in finding out how the process of conflict resolution of taxi drivers that occurred in Yogyakarta. The results showed that the conflict was triggered by the presence of online taxis that expanded in Yogyakarta so that it is considered disturbing the existence of conventional taxis. Conventional taxi drivers' revenues have plummeted so they can not stay silent to see their business land taken by an online taxi that has no license to operate. The condition is worsened because the online taxi drivers who have received a ban to operate from DIY Dishub remain in operation and there is no firmness from the Local Government in giving strict sanctions to the online taxi drivers who violate. Finally the conflict between conventional taxi drivers and online taxes broke out where there were raids, intimidation, vandalism, and persecution. The uncooperative conflict resolution process of the online taxi made the mediation effort undertaken by the Regional Government failed, so the Government took the coercive route by issuing Pergub Number 32 Year 2017 and added with Permenhub Number 108 Year 108 which governs the existence of online-based transport. With the decline of Pergub and Permenhub, all taxi drivers have permission to operate in Yogyakarta but must comply with the rules set by the Government.

Kata Kunci : Kata Kunci : Taksi Online, Dinamika Konflik, Resolusi Konflik, Mediasi, Coercive