LEGAL IMPACT OF AUSTRALIA'S TOBACCO PLAIN PACKAGING REQUIREMENTS TOWARDS THE PROSPECT OF THE EXPORT OF INDONESIAN TOBACCO

NYIMAS SHEILA LUTHFIAH, Irna Nurhayati S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Kemasan rokok polos pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Australia dalam rangka mengurangi konsumsi tembakau di Australia serta sebagai bentuk partisipasi dalam menanggulangi permasalahan tembakau sebagaimana yang tercantum dalam World Health Organization ('WHO') Framework Convention on Tobacco Control ('WHO FCTC'). Akan tetapi, kebijakan kemasan rokok polos menetapkan aturan-aturan khusus yang bertentangan dengan kaidah yang diatur dalam Pasal 20 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ('TRIPS'). Terkait permasalahan ini pemerintah Indonesia mengajukan permohonan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia ('WTO DSB') terhadap kebijakan Australia dikarenakan kebijakan tersebut mencederai Hak Kekayaan Intelektual dan menghalangi merek dagang dalam melaksanakan fungsinya sebagai pembeda. Dengan demikian, penulis bermaksud untuk menganalisis situasi seperti apa yang memperbolehkan kemasan rokok polos dan bagaimana dampak kebijakan kemasan rokok polos terhadap ekspor Indonesia ke Australia. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang analisisnya bergantung kepada sumber data primer dan sekunder, yaitu dari Undang-undang, perjanjian internasional, serta buku dan jurnal internasional. Data dari sumbersumber tersebut diolah untuk menjawab pertanyaan topik penelitian hukum ini yaitu terkait dengan kebijakan kemasan rokok polos. Penulis menemukan kebijakan kemasan rokok polos dapat dilaksanakan selama hal itu dilakukan demi kesehatan masyarakat. TRIPS Agreement tidak membatasi dan melarang tindakan apa yang diambil oleh Negara selama hal tersebut demi kepentingan masyarakat. Akibat dari kebijakan ini terhadap Indonesia ialah produk Indonesia yang di ekspor ke Australia harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh Australia, yaitu produk dengan kemasan polos.

Plain packaging of tobacco product firstly introduced by the Government of Australia as a means to reduce tobacco consumption in Australia as well as to show its participation in tackling tobacco epidemic as stipulated in the World Health Organization ('WHO') Framework Convention on Tobacco Control ('FCTC'). However, the implementation of plain packaging is done by imposing special requirements that deemed inconsistent with the Article 20 of Agreement on Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights ("TRIPS"). With regard to this measure at issue, Indonesia brought this case before Dispute Settlemen Body ("WTO DSB") on the grounds that this policy harms the intellectual property rights and impedes the use of trademark which acts as differentiator of goods and/or services in the market. Therefore, the author intends to analyze in what kind of situation plain packaging is applicable to be adopted and how this policy affects the export of tobacco originated from Indonesia. This legal research is a normative legal research where the analysis relies on the primary sources and secondary sources, which are from the Laws, international treaties, as well as from books and journals. The data collected from those sources then are compiled by the author in order to find the answer the topic of the research which is plain packaging requirement. The author finds that plain packaging requirement can be applied so long as it is done for the protection of public health. TRIPS Agreement does not limit and should not prevent the Member States from taking measures for health purposes. The impact of this policy towards Indonesian tobacco product is the tobacco exported to Australia should follow the plain packaging requirement implemented by Australia as the case has been decided by the WTO DSB.

Kata Kunci : Plain Packaging Requirement, TRIPS Agreement, Trademarks and Geographical Indications Law