Dominasi Birokrasi dalam Wacana Kebijakan Pembangunan Bandara Baru di Kulon Progo
DIMAS WISNU ASHARI, Dr. Suripto, A.Md., S.I.P., MPA.
2018 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIKPembangunan bandara baru di Kulon Progo yang diharapkan dapat memenuhi kepentingan publik masyarakat justru menjadi masalah publik yang tidak mudah diselesaikan. Konflik berlangsung selama bertahun-tahun dan sudah memakan banyak biaya ekonomi maupun sosial. Sampai saat ini, pemerintah atau birokrasi terus berupaya menyukseskan kebijakan pembangunan bandara baru di Kulon Progo. Sementara di sisi yang lain, masyarakat yang menentang pembangunan bandara baru di Kulon Progo juga terus melakukan perlawanan. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berusaha mengetahui bagaimana cara birokrasi mendominasi wacana kebijakan pembangunan bandara baru. Untuk mengetahui hal tersebut, digunakanlah analisis wacana yang dikembangkan oleh Laclau dan Mouffe (2008). Kedua ilmuwan tersebut menyoroti proses kewacaan yang dapat dihentikan (sementara) melalui hegemoni. Analisis wacana tersebut digunakan karena analisis model arus utama yang teknokratis dan proseduralis dirasa kurang memadai. Model teknokratis dan proseduralis dianggap mereduksi dinamika politik dalam sebuah kebijakan dan cenderung bersifat netral. Padahal, sebuah analisis yang holistik harus memahami dinamika politik yang berlangsung menyertai perjalanan kebijakan tersebut, seperti halnya konflik yang ada di Kulon Progo Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa birokrasi melakukan dominasi melalui hegemoni wacana. Hegemoni wacana dijalankan dengan menjadikan bandara baru sebagai mitos yang dapat menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga. Untuk meyakinkan bahwa mitos tersebut nyata, birokrasi menggunakan argumen-argumen yang terlihat rasional dan ilmiah. Penggunaan argumen yang terkesan rasional dan ilmiah itu ternyata menyimpan kelemahan-kelemahan yang pada ujungnya justru menciptakan perlawanan dari warga. Perlawanan dari warga ini mengancam mitos bahwa bandara adalah kepentingan publik bagi warga. Maka dari itu, tindakan koersif juga digunakan oleh birokrasi semata-mata untuk mempertahankan hegemoni wacana yang tengah dibangunnya.
The construction of a new airport in Kulon Progo that is expected to meet the public interest of the society becomes a public problem that is not easily solved. Conflict lasts for many years and it has cost a lot of economic and social costs. Until now, the government or bureaucracy continues to work on the success of the new airport development policy in Kulon Progo. Meanwhile, on the other hand, people opposed to the construction of the new airport in Kulon Progo also continue to fight. Based on the above background, this research tries to know how bureaucracy dominates the discourse of new airport development policy. To know this, discourse analysis was developed by Laclau and Mouffe (2008). Both scientists highlighted the process of readability that can be stopped (temporarily) through hegemony. Discourse analysis is used because the analysis of mainstream models that technocratic and proceduralis deemed inadequate. Technocratic and proceduralist models are considered to reduce political dynamics in a policy and tend to be neutral. In fact, a holistic analysis must understand the ongoing political dynamics accompanying the policy, as well as the existing conflicts in Kulon Progo. Ultimately, this study concludes that bureaucracy dominates through hegemonic discourse. Hegemony of discourse is run by making the new airport as a myth that can bring prosperity for the citizens. To ensure that the myth is real, the bureaucracy uses arguments that seem rational and scientific. The use of arguments that seem rational and scientific it turns out the weaknesses that in the end it creates resistance from citizens. The resistance of these citizens threatens the myth that the airport is a public interest for the citizens. Therefore, coercive action is also used by the bureaucracy solely to maintain hegemonic discourse that was built.
Kata Kunci : Bureaucracy, Domination, Discourse Hegemony, New Airport Policy