IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DAN ASAS EFEKTIFITAS AUPB PADA PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN SURAT UKUR KAPAL DI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

AYUTYA T, Rizky Septiana Widyaningtyas, S.H., M.Kn.

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk mengetahui implementasi Asas Keterbukaan dan Asas Efektifitas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah terlaksana terhadap penerapan pelayanan publik penerbitan Surat Ukur Kapal dan kendala yang menghambat serta solusinya terhadap pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam penerbitan Surat Ukur Kapal. Metode penelitian yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini bersifat normatif-empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh dengan teknik wawancara yang mendalam dengan pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi pustaka dengan mempelajari berbagai peraturan perundangan dan teori hukum terkait. Analisa pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisa data kualitatif yang disusun secara deskriptif untuk mencapai tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah menerapkan Asas Keterbukaan dan Asas Efektifitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam memberikan pelayanan publik salah satunya yang menjadi fokus Penulis adalah penerbitan Surat Ukur Kapal dengan upaya memberikan pelayanan dalam bentuk pendaftaran online dan beberapa kemudahan lainnya salah satunya seperti contact center 151. Adapun untuk meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melakukan perencanaan kedepannya dalam penerbitan Surat Ukur Kapal pada Kantor Kesyahbandaran Kelas I atau Unit Pelayanan Terpadu (UPT) di daerah untuk diberikan wewenang pengesahan, namun tahapan tersebut masih dalam proses pengkajian. Hal lain untuk tercapainya good governance perlu dilakukan reformasi kinerja pegawai untuk mencapai pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

This research has aims to reach 2 (two) objectivies, which are to cognize the implementation of openness principle and effectiveness principle in General Principles of Good Governance have been implemented in the public services in the publishing of the Tonnage Measurement of Ships Certificate and the inhibiting constraintburdened also the solution of the public service at Directorate General of Marine Transportation at The Ministry of Transportation Republic of Indonesia. The research method used in this writing of the legal research is normative-empirical. The type of data uses are primary data and secondary data. The primary data collection was obtained by deep interview technique with Directorate General of Marine Transportation at The Ministry of Transportation Republic of Indonesia, the secondary data collection was obtained from literature study by learning from various laws and related legal theories. The analysis in this research is done by using qualitative data analysis which is descriptively developed to reach the research objectivies. The results of the study show that General of Marine Transportation at The Ministry of Transportation Republic of Indonesia has implemented the Openness Principle and Effectiveness Principle based on Law Number 25 of 2009 about Public Services within to give the public service which one the focus of this writing is the publishing of Tonnage Measurement of Ships Certificate in efforts to give the services such as online registration and several amenities which one of it is Contact Center 151. To increase the public service for the society, General of Marine Transportation has done the future planning for the publishing of Tonnage Measurement of Ships Certificate at Kantor Kesyahbandaran Kelas I or Unit Pelayanan Terpadu (UPT) for each area aimed to give the authentication authority, nevertheless the plan still on the stage of assessment. On the other hands to reach the good governance it is necessary to do the reformation of work for the officer to reach good service for the society.

Kata Kunci : Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Asas Keterbukaan, Asas Efektifitas, Pelayanan Publik, Surat Ukur Kapal.