AN APPROACH IN CASES OF EXCLUSIONARY CONDUCT UNDER INDONESIAN COMPETITION LAW: A COMPARATIVE STUDY OF US ANTITRUST LAW

ARDHITIA PRAWIRA, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menentukan pendekatan mana yang efektif dalam menangani kasus mengenai perilaku eksklusif, dengan fokus utama pada kasus terkait dengan Perjanjian Tertutup dan Pemboikotan. Di dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia, solusi untuk menyelsaikan kasus perilaku eksklusif belum ada kepastian hukum; tidak hanya untuk pelaku bisnis tetapi juga untuk KPPU yang bertindak sebagai pihak yang berwenang dalam menegakkan Hukum Persaingan Usaha Indonesia. Penelitian hukum ini dilakukan melalui pendekatan komparatif yang bersifat normatif, dengan menganalisa Undang-Undang Antitrust A.S, literature yang tersedia dan data untuk mengembangkan hukum Indonesia, terutama dalam kasus perilaku eksklusif. Berdasarkan penelitian ini, Penulis telah menemukan dan menyimpulkan; untuk kasus perjanjian tertutup, standar Attempted Monopolization di dalam Pasal 2 Sherman Act adalah pendekatan yang paling tepat untuk digunakan untuk menyeimbangkan dampak dari perjanjian tersebut terhadap pasar yang bersangkutan. Untuk kasus boikot, standar Flexible Threshold seharusnya digunakan untuk kasus boikot, yaitu menggunakan per se illegal atau rule of reason di dalam satu kasus, tergantung pada pemeriksaan awal kasus tersebut.

The purpose of this research is to determine which approach is effective in handling matters of exclusionary conduct, focusing mainly on cases in relation to exclusive agreements and boycotts. Under Indonesian Competition Law, solutions to settle cases of exclusionary conduct is still uncertain; not only for business actors but also for the KPPU who acts as the authoritative body that enforces the Indonesian Competition Law. This legal research is conducted through a comparative approach with a normative method that analyzes U.S. Antitrust Law, available literature and data in order to develop the Indonesian regulatory framework, especially in cases of exclusionary conduct. The Author has discovered and concluded; for an exclusive agreement, the Attempted Monopolization threshold under Section 2 of Sherman Act is the most suitable approach to be used in balancing the impact of the agreement to the relevant market. On the issue of boycott agreement, the Flexible Threshold should be used for boycott cases, which could use both per se illegal or rule of reason approach in one case, depending on the initial examination of the case.

Kata Kunci : Competition Law, Exclusionary Conduct, Exclusive Agreement, Boycott, Rule of Reason, Per se Illegal.