Perancangan Rencana Keberlangsungan Kegiatan LPSE PEMDA DIY

MOHAMAD ZAINURI, Ir. Lukito Edi Nugroho, M.Sc, Ph.D , Widyawan, ST, M.Sc, Ph.D

2018 | Tesis | S2 Teknik Elektro

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sebuah unit yang mengoperasikan Sistem pengadaan secara elektronik yang dibuat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). LPSE berperan sebagai fasilitator pengadaan barang/jasa pemerintah tanpa terlibat dalam proses pengadaan itu sendiri. LPSE Daerah Istimewa Yogyakarta (LPSE DIY) dibentuk sejak tahun 2008 dan dibawah kendali Bidang Manajemen Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Peran LPSE sangat kritikal di Pemerintah Daerah, karena dapat terjadi tuntutan hukum apabila pemerintah daerah tidak melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui LPSE. Sementara Daerah Istimewa Yogyakarta menurut index rawan bencana Indonesia oleh BNPB dikategorikan dalam index yang tinggi.Maka tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan Business Continuity Plan untuk LPSE DIY sebagai salah satu upaya untuk menjaga keberlangsungan layanan LPSE DIY ditengah risiko bencana yang tinggi di DIY. Penelitian ini menggunakan framework ISO/IEC 22301:2013 tentang Business Continuity Management System. Hal ini dikarenakan framework ini diakui secara Internasional sebagai standar BCMS sekaligus sebagai salah satu standar yang bisa dilakukan sertifikasi secara institusi. Selain itu standar tersebut juga sudah diadopsi oleh Badan Standar Nasional (BSN) dalam bentuk SNI ISO 22301:2014. Hasil dari penelitian ini adalah terciptanya dokumen Business Continuity Plan untuk lingkup LPSE DIY, yang didapatkan dari hasil analisis risiko dan analisis dampak bisnis. Dokumen BCP tersebut sudah di uji untuk 2 (dua) aspek situasi, yaitu kebakaran dan bugs system sehingga dapat digunakan di LPSE DIY sebagai pedoman apabila terjadi bencana.

Electronic Procurement Service (LPSE) is a unit that operates an Electronic procurement system made by the Government's Goods / Service Procurement Policy Institution (LKPP). LPSE acts as a facilitator of procurement of government goods / services without being involved in the procurement process itself. LPSE Daerah Istimewa Yogyakarta (LPSE DIY) was established since 2008 and under the control of Informatics Management Division at DIY Communication and Informatics Department. The role of LPSE is very critical in Local Government, because there can be lawsuit if local government does not implement procurement of goods / services through LPSE. While the Special Region of Yogyakarta according to Indonesia's disaster prone index by BNPB is categorized in high index. So the purpose of this research is to develop Business Continuity Plan for LPSE DIY as an effort to maintain the continuity of LPSE DIY service amid high disaster risk in DIY. This research uses ISO / IEC 22301: 2013 framework about Business Continuity Management System. This is because the framework is recognized internationally as a standard BCMS as well as one of the standards that can be certified institutionally. In addition, the standard has also been adopted by the National Standards Agency (BSN) in the form of SNI ISO 22301: 2014. The result of this research is the creation of business continuity plan document for LPSE DIY scope, obtained from risk analysis and business impact analysis. The BCP document has been tested for 2 (two) aspects of the situation, ie fire and bugs system so that it can be used in LPSE DIY as a guide in case of disaster.

Kata Kunci : LPSE, BCP, Business Impact Analysis, ISO 22301, Risk Assesment