ANALISA PENERAPAN E-GOVERNMENT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Kasus Pada Komplek Kepatihan)

RM.HARIO DANAR DONOWIJAYA, SH, Surahyo, B.Eng., M.Eng. Sc.

2007 | Tesis | S2 Manajemen

Penerapan E-Government pada Propinsi DIY telah mengalami kemajuan, khususnya pada pusat pemerintahan DIY yang terletak di Komplek Kepatihan Yogyakarta. Namun kemajuan yang di capai pada sat ini adalah masih pada tahap dasar pelaksanaan E-Government yang meliputi peningkatan kemampuan SDM sebagai tulang punggung pemerintahan dalam membangun dan memelihara sistem. Dengan kata lain bahwa SDM yang dimiliki sekarang belumlah maksimal seperti yang diharapkan nantinya. Komunikasi yang terjadi masih dilakukan secara satu arah. Berarti akses yang dilakukan hanyalah sejauh mencari informasi bagi mereka yang melakukan akses. Value yang seharusnya didapat dengan pengaplikasian sistem portal informatif (salah satu ciri transaksi E-Government) beluml maksimal. Sistem satu arah ini sebenarnya dapat diperbaiki dengan seringnya mengadakan pelatihan-pelatihan bagi para pegawai muda khususnya yang akan menangani sistem yang telah dijalankan. Pelatihan-pelatihan tersebut akan menimbulkan paradigma baru dalam penanganan serta penggunaan sistem yang lebih maksimal sebagai sebuah instansi dalam menjalankan tugas pokoknya. Selain kebutuhan pengelolaan data, dibutuhkan sarana komunikasi agar bisa mentransfer data atau informasi lebih cepat dan lebih banyak sehingga memungkinkan terjadi peningkatan kecepatan pelayanan pemerintah dan menjadikan kualitas pelayanan pemerintah menjadi lebih baik. Maka dengan ini diharapkan untuk lebih mempersiapkan SDM dan fasilitas dalam mendukung cita-cita Pemerintah Propinsi DIY menjadi Cyber Province pada tahun 2008

The implementation of E-Government in the Provincial Government of Yogyakarta Special Region has been being increased, especially in the central provincial government office in Kepatihan Yogyakarta. However, the progress gained today is still on the basic steps of the implementation of the E-Government which includes the upgrading the human resource capability as the backbones of the government in developing and maintaining the system. In other words, the human resource is not as good as expected. The communication has been being one way conducted. It is only for searching information. So the benefit, which is supposed to be obtained by executing informative portal system (one of the characteristics of an E-Government transaction), is not maximum yet. Actually the one way system could be improved by holding trainings for apprentices. The new paradigm in handling and utilizing more effective system emerged from the trainings. Beside the need of data management, it takes communication tools for transferring data or information faster and in bigger capacity. So the government would be able to give better and faster public services. To this extent, the government should prepare human resource and facilities well to support the province to become cyber province in 2008.

Kata Kunci : E-Government, SDM-Connectivity-System, Komplek Kepatihan, / E-Government, Human Resource, Connectivity, Information System,