RESISTENSI DALAM DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN (Kasus Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Yogyakarta)

OTTO ADI YULIANTO, Mulyadi Sumarto, M.P.P, Ph.D.; Dr. Umi Listyaningsih, M.Si.

2018 | Tesis | S2 STUDI KEBIJAKAN

Program JKN merupakan salah satu program distribusi kesejahteraan yang diselenggarakan Pemerintah Indonesia sejak 1 Januari 2014. Meski sudah berjalan sesuai arah tujuannya, selain memperoleh apresiasi, ternyata implementasi program tersebut juga mendapat resistensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk, penyebab, implikasi, serta strategi pemerintah maupun BPJS Kesehatan dalam merespon resistensi yang terjadi. Penelitian berupa studi kasus resistensi yang terjadi dalam implementasi program JKN di Kota Yogyakarta. Sebagaimana di tingkat nasional, resistensi juga terjadi di kota ini, meski tingkat kepesertaan sudah di atas 90%, tertinggi di antara keseluruhan kabupaten/kota di DIY. Dengan mengadaptasi pengertian dari Scott (1986: 22), resistensi dipahami sebagai tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan maksud untuk mengurangi/memperlunak (to mitigate) atau menolak/mengabai-kan (to deny) tuntutan-tuntutan/kewajiban yang dikenakan bagi mereka oleh pihak yang mempunyai otoritas dalam penyelenggaraan suatu kebijakan, seperti program JKN, atau untuk mengajukan (to advance) tuntutan-tuntutannya sendiri terhadap pemegang otoritas. Menurut teori implementasi kebijakan secara top-down (van Meter dan van Horn, 1975; Sabatier dan Mazmanian, 1980; Edwards III, 1980; Grindle, 1980), adanya ketidakpatuhan dalam implementasi suatu kebijakan (resistensi) dapat menghambat keberhasilannya dalam mencapai tujuan. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan metode penelitian kualitatif. Dengan memanfaatkan data primer maupun sekunder, hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasar tiga kategori resistensi yang dirujuk setidaknya ada delapan bentuk resistensi yang terjadi dalam implementasi program JKN di Kota Yogyakarta. Resistensi tersebut datang dari perseorangan, badan usaha, maupun pemerintah kota. Ketiga pihak ini merupakan sumber peserta mandiri, pekerja penerima upah, dan penerima bantuan iuran dari program JKN. Sementara penyebab resistensi dapat dikategorikan menjadi tiga, yakni: (1) keterbatasan pihak yang melakukan resistensi, (2) pihak yang melakukan resistensi mempunyai nilai berbeda dengan program JKN yang berbasis gotong royong, dan (3) faktor kebijakan lain. Resistensi yang terjadi berimplikasi menghambat peningkatan kepesertaan maupun penerimaan iuran rutin peserta. Padahal keduanya sangat penting bagi keberlangsungan program JKN sebagai asuransi sosial. Terhadap resistensi yang terjadi, baik pemerintah, termasuk pemerintah Kota Yogyakarta, maupun BPJS Kesehatan sudah mengantisipasi dan meresponnya dengan: (1) melakukan persuasi melalui sosialisasi dan edukasi, (2) mengintegrasikan warga yang belum menjadi peserta, dan (3) mengambil tindakan koersi dengan memanfaatkan payung hukum yang sudah ada.

JKN program is one of the welfare distribution programs organized by the Indonesian government since January 1, 2014. Despite running in the direction of the goal, in addition to obtaining the appreciation, it turns out that the program implementation also got resistance. This study aims to determine the forms, causes, implications, as well as government and BPJS Health strategy in response to the resistance. The research was a case study of resistance occurring in the implementation of JKN program in the city of Yogyakarta. As the national trend, resistance also occurs in the implementation of the program in the city, although the level of membership has exceeded 90%, the highest in the whole district/city in DIY. By adapting the notion of Scott (1986: 22), the resistance is understood as any acts by a person or group of persons that is (are) intended either to mitigate or to deny claims made by those who have authority in the implementation of a policy, such as JKN program, or to advance its own claims vis-à-vis these authority. According to the theory of policy implementation with top-down approach (van Meter and van Horn, 1975; Sabatier and Mazmanian, 1980; Edwards III, 1980; Grindle, 1980), that there is non-compliance in the implementation of a policy (resistance) can hinder the success of the policy (program) in achieving its� objectives. This study is an explorative research with qualitative methods. By utilizing primary and secondary data, the results showed that the resistance of the three categories referred to at least eight forms of resistance occurring in the implementation of JKN program in the city of Yogyakarta. These three parties are the source of independent, formal workers, and subsidy beneficiary participants of the JKN program. While the causes of resistance can be categorized into three, namely: (1) the limitations of the resistant, (2) the resistant has a different value with the JKN program which is based on mutual assistance, and (3) the other policy factor. Resistance occurs implications inhibit the increase of the level of membership and received regular contribution payment of the participants. Yet both are very important for the sustainability of the JKN program as a social insurance. Against the resistance that occurs, whether government, including the local government of the city of Yogyakarta, and BPJS Health has anticipated and responded such as: (1) conduct persuasion through socialization and education, (2) integrate people who have not participated in the program yet, and (3) take coercion action by existing law/regulation.

Kata Kunci : asuransi sosial, implementasi kebijakan sosial, jaminan sosial, resistensi, resistance, social insurance, social policy implementation, social security