PERLINDUNGAN KONSUMEN PERUMAHAN DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR PENGADILAN (STUDI KASUS PERSELISIHAN MENGENAI PELAKSANAAN PPJB)

DIAH WULANINGTYAS H, Prof Dr Nurhasan Ismail SH MSi

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

perlindungan merupakan kebutuhan dasar manusia, baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, perkantoran dan lain sebagainya. adanya kebutuhan akan hal ini membuat para developer berlomba-lomba membangun sebuah perumahan dengan fasilitas yang menarik, harga yang terjangkau untuk menarik minat konsumen. tapi pada kenyataannya yang dijanjikan oleh developer tidak semuanya teralisasi dan konsumen dirugikan karena konsumen dengan developer. berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan adalah bagimana praktek penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan bagaimana pemenuhan hak-hak konsumen perumahan dalam penyelsaian sengketa diluar pengadilan. dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan dilanjutkan data primer. berdasarkan hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. apabila konsumen memilih untuk mengajukan gugatan diluar pengadilan atau diluar pengadilan. apabila konsumen memilih untuk mengajukan gugatan diluar pengadilan yaitu dapat melalui BPSK. Mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK yaitu dengan cara mediasi, konsiliasi damn arbitrase. dimana proses penyelesaian sengketa ini ditujukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang lagi kerugian yuang diderita oleh konsumen.

Residential is a human basic need, be it for living, business, office, etc. The existence of this need made the developers competing to build housing with appealing facilities and affordable prices to attract consumer. However, in practice , a lot of the promises made by the developer could not come into realization and brings the consumer into loss since their rights can't be fulfilled. This leads into dispute between consumer and the developer. Based on the description above, the issue that we can can present are how the non-litigation dispute settelement practice and how the consumer's rights can be fulfilled in a non-litigation dispute settelement. The empiris legal research methods shall be used in this thesis, the research shall be in descriptive research, and the data that shall be used is a secondary data and continued primary data. Based on the result of this thesis, we may draw conclusion that the consumer dispute settlement based on Regulation No. 8 Year 1999 about Consumer Protection can be settled in litigation or non-litigation. If the consumer prefer to submit a lawsuit in non-litigation, they can apply through BPSK. The mechanism of the dispute settelemnt can be in mediation, consiliation and arbirtary. These methods of settlement dispute aim for reaching a certain act to guarantee that the consumer's loss will not happen nor repeat in the future.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, BPSK/consumer protection, non litigation dispute settlement, BPSK.