EVALUASI DERAJAT KEPUBLIKAN: STUDI KASUS KEBIJAKAN PUBLIK JOKOWI DALAM RELOKASI PERMUKIMAN KUMUH BANTARAN SUNGAI BENGAWAN SOLO

WISNU UTOMO, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP; Prof. Dr. Achmad Djunaedi, MUP; Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA

2017 | Disertasi | S3 Ilmu Administrasi Publik

Disertasi ini mengkaji ulang kebijakan relokasi permukiman kumuh bantaran Sungai Bengawan Solo di bawah kepemimpinan Walikota Joko Widodo, dari perspektif Kepublikan. Pertanyaan riset yang menjadi sentra penelitian adalah: "Bagaimana Kepublikan terwujud dalam program relokasi permukiman kumuh bantaran Sungai Bengawan Solo oleh Joko Widodo sebagai Walikota Surakarta?" Pengkajian ulang didorong oleh dua hal, yakni: kecenderungan mereplikasi praktik baik tanpa disertai budaya evaluasi yang kuat, serta berkembangnya teori Public Value Management dalam ranah administrasi publik sebagai kritik atas pengelolaan sektor publik dengan model sektor privat. Hipotesis yang dibangun adalah bahwa Kepublikan dalam kebijakan relokasi permukiman kumuh tersebut kurang optimal karena pelembagaannya bergantung pada kepemimpinan Jokowi dan pewujudannya tidak didukung oleh kemampuan warga penerima hibah dalam mengartikulasi kebutuhan jangka panjang mereka. Pembuktian hipotesis tersebut sekaligus menandai kontribusi dari disertasi ini. Konsep evaluasi berdasarkan pendekatan Kepublikan integratif dikembangkan untuk melihat kembali kebijakan publik sepanjang siklusnya, dengan fokus pada pelembagaan serta pewujudan Nilai Publik. Kepublikan akan semakin tinggi jika ditemukan konsistensi antara pelembagaan oleh pemerintah hingga pewujudan Nilai Publik dari sudut pandang warga penerima hibah. Konsep evaluasi ini merupakan kebaruan disertasi yang dikembangkan dari teori-teori Moore, Meynhardt dan Moulton tentang Kepublikan, dan membuka kemungkinan pengukuran Kepublikan integratif, serta memperkaya studi terkait relokasi permukiman kumuh di Surakarta dan Indonesia pada umumnya yang dipandang masih bersifat segmental. Penelitian dilakukan dengan metode riset campuran, yakni pemaduan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti pelembagaan Kepublikan, dengan hasil akhir berupa pemetaan Nilai Publik yang mencakup pembentukan, legitimasi serta operasionalisasinya. Teknik yang digunakan terdiri dari studi pustaka, wawancara dengan birokrat terkait, serta diskusi dengan kalangan akademisi serta lembaga swadaya pemerintah. Metode kuantitatif digunakan untuk mengukur derajat pewujudan Kepublikan dengan menggunakan empat teknik: (i) Top Two Boxes untuk menilai tingkat penerimaan warga terhadap kebijakan relokasi; (ii) Structured Equation Model (SEM) untuk melihat sejauh mana Nilai Publik yang diwujudkan berkontribusi pada kepuasan warga; (iii) Four Quadrants untuk menguji kesesuaian antara kepentingan publik dan kemampuan pemerintah untuk menindaklanjutinya; serta (iv) wawancara semi terstruktur untuk menggali lebih jauh kritik warga terhadap kebijakan relokasi tersebut. Disertasi ini menyimpulkan bahwa Kepublikan masih perlu ditingkatkan karena kesesuaian antara pelembagaan dengan pewujudan kurang optimal, penekanan Nilai Publik tidak seimbang dengan titik berat pada Dimensi Moral-Etis dan Politis-Sosial, serta kurangnya orientasi jangka panjang. Secara khusus pelembagaan Kepublikan melemah selepas kepemimpinan Jokowi sedangkan pewujudan Kepublikan juga kurang kuat karena platform yang semestinya bisa digunakan untuk mengartikulasikan kepentingan publik tidak dimaksimalkan.

This dissertation investigates slum resettlement policy in the Bengawan Solo riverbank area under the leadership of Surakarta city mayor Joko Widodo, from a Publicness Perspective. The research is centred around the question on how Publicness is pursued by Jokowi throughout the policy cycle of the resettlement. The rationale for revisiting the policy is two-fold: first, there is this growing trend of replicating perceived "best practices" in Indonesia without necessary evaluation mechanism, and second, the Public Value Management theory is on the rise as a critique to the privateness in the public sector. Preliminary studies throughout the research lead to the hypothesis where it is assumed that the Publicness of the above resettlement policy has yet to be improved since its institutionalisation is conditional upon the persona of Jokowi, whereas its realisation is not adequately supported by the ability of the beneficiaries to articulate their long-term needs. The testing of such hypothesis is undertaken in such a way that signifies the novelty of the dissertation. The research develops an integrative Publicness-based evaluation concept to help appraise public policies more comprehensively throughout their cycle, with an emphasis on the consistency between institutionalisation from the perspective of the government and realisation of Public Values from the perspective of the beneficiaries. This concept is built on the works of proponents of Public Value Management theorists, primarily Moore, Meynhardt and Moulton, and in turn provides further opportunities to develop instrument to measure integrative Publicness as well as augments relevant studies on resettlement in Surakarta and Indonesia. This research combines qualitative and quantitative methods with the former applied to examine the institutionalisation of Publicness and the latter to measure its realisation. The qualitative method consists of three techniques, namely literature study, in-depth interview with related stakeholders in the bureaucracy as well as focus group discussion with academics and non-governmental organisation. The qualitative element produces a map of Public Values, with its formation, legitimation and operationalisation clearly identified. The quantitative method comprises four techniques: (i) Top Two Boxes to assess public acceptance towards the resettlement policy; (ii) Structure Equation Model (SEM) to measure how the realised Public Values contribute to the overall satisfaction of the beneficiaries; (iii) Four Quadrant to test the alignment between what the public demands and how the government responds, and (iv) semi-structured interview to further explore area for improvements. The dissertation maintains that Publicness of the resettlement policy has yet to be further pursued because the conformity between its institutionalisation and realisation is considerably low, the focus is heavily given the Moral-Ethical and Political-Social Dimensions, and in itself is not future-oriented. The institutionalisation is deemed weak particularly with the change of leaders -to confirm that it is contingent on Jokowi, while the realisation is not robust as the available platform is not optimally put to good use in articulating the interest of the public in the long run.

Kata Kunci : evaluasi, kepublikan, permukiman kumuh, nilai publik, Jokowi