GAJI/UPAH PEGAWAI HONORER PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Petti Septia Ayuandi, Dwi Haryati, S.H., M.H.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Pegawai honorer diangkat untuk membantu PNS melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) UU No. 43 Tahun 1999. Permasalahan pegawai honorer menjadi permasalahan kepegawaian Indonesia, terlebih permasalahan yang sampai saat ini tidak terselesaikan yaitu keterlambatan pembayaran gaji pegawai honorer yang jumlahnya dinilai tidak layak. Pegawai honorer pada umumnya adalah pegawai tidak tetap yang bekerja pada suatu organisasi yang mendapatkan gaji setiap bulannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 butir 1 PP No. 48 Tahun 2005 menyebutkan bahwa gaji pegawai honorer berasal dari APBN/APBD, jadi sudah seharusnya diberikan secara rutin dengan layak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 78 Tahun 2015. Metode yang dilakukan adalah normatif, dan bersifat deskriptif. Metode normatif adalah mengkaji dan meneliti bahan pustaka dengan dukungan data primer dari wawancara yang dilakukan kepada narasumber yang mewakili pejabat kepegawaian dan bendahara, serta kuesioner terarah yang dilakukan terhadap pegawai honorer. Terkait dengan penelitian yang bersifat deskriptif ini, penulis menggunakan metode wawancara/data primer dan penelitian perpustakaan. Dari hasil analisis diketahui bahwa Pejabat Kepegawaian Kemendikbud telah menetapkan kebijakan dalam bentuk kontrak kerja sebagai PPNPN. Kontrak tersebut berisi antara lain gaji pegawai honorer yang telah memenuhi unsur kelayakan sesuai dengan Pasal 88 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2013 dan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 78 Tahun 2015.

Honorary employees are appointed to assist civil servants in carrying out governmental and technical development tasks as set forth in Article 2 Section (3) of Act No. 43 of 1999. The problem of honorary employees becomes the problem of Indonesian personnel, especially the problems that until now unresolved is the delay in the salary payment of honorary employees whose numbers are considered unfeasible. Employee honorary in general is a non-permanent employee who works in an organization that get a salary every month in accordance with the provisions of applicable legislation. Article 1 point 1 of Government Regulation No. 48 Of 2005 states that the salary of honorarium employees comes from the APBN/APBD, so it should be given regularly with reasonable as the provisions in Article 3 Section (1) of Act No. 78 of 2015. The method is normative, and descriptive. Normative method is to review and examine the library materials with the support of primary data from interviews conducted to resource persons representing personnel and treasurer officials, and directed questionnaires conducted on honorary employees. Related to this descriptive research, the author uses interview / primary data and library research. From the analysis it is known that Officer of Ministry of Education and Culture has established policy in the form of work contract as PPNPN. The contract contains among others salary of honorary employees who have fulfilled the eligibility element pursuant to Article 88 Section (2) of Act No. 13 Year 2013 and Article 3 Section (1) of Government Regulation Number 78 of 2015.

Kata Kunci : pegawai honorer, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.