Peran WALHI DIY dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Perkotaan Provinsi DIY (Studi Kasus: Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta)

DANANG SEDAYU, Dr. Wawan Mas'udi, S.I.P., M.P.A.

2017 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Dewasa ini, peran NGO lingkungan tidak dapat terpisahkan di dalam agenda pembangunan yang terus dilakukan oleh pemerintah karena kecenderungan arah pembangunan dinilai kurang memperhatikan aspek lingkungan hidup sehingga berpotensi mengancam eksistensi lingkungan hidup. Sebagai satu kesatuan ruang, ancaman kerusakan lingkungan hidup tentu juga akan berdampak pada kehidupan masyarakat yang semakin dirugikan. Pentingnya peran NGO lingkungan di dalam pembangunan didasari atas kesadaran akan perlunya kekuatan penyeimbang antara pemerintah dan swasta. Salah satu wujud keterlibatan NGO lingkungan dapat dilihat di kawasan perkotaan kota Yogyakarta. Masifnya pembangunan hotel sebagai dampak dari potensi pariwisata daerah yang tinggi, menyebabkan terancamnya keberlangsungan hidup masyarakat serta lingkungan yang ada di sekitarnya. Beberapa perlawanan oleh masyarakat terhadap pembangunan hotel telah dilakukan, tetapi belum mampu menghasilkan tuntutan yang diharapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah peran NGO lingkungan sebagai penyeimbang terhadap peran pemerintah kota dan swasta untuk mengatasi dampak lingkungan akibat persoalan tersebut dengan membantu menguatkan posisi serta peran dari masyarakat itu sendiri. Melalui skripsi karya ini, penulis akan membahas tentang bagaimana peran pemberdayaan masyarakat oleh NGO lingkungan yang terlibat dalam proses pembangunan di Yogyakarta pada konteks permasalahan masifnya pembangunan hotel di kawasan tersebut. NGO lingkungan yang dimaksud sendiri nantinya adalah WALHI DIY, sebuah NGO yang bergerak dalam bidang advokasi lingkungan hidup di kawasan provinsi DIY. Dengan menggunakan beberapa konsep seperti pembangunan berkelanjutan, Non-Governmental Organization,dan Environmental Non-Governmental Organization, dapat terlihat bahwa peran penyeimbang yang dijalankan WALHI DIY dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam konteks permasalahan pembangunan hotel di Yogyakarta sebagai bagian dari segitiga kemitraan adalah pemberdayaan masyarakat yang sifatnya campaigners. Hal ini tidak lain karena pemberdayaan yang dilakukan lebih dekat dengan masyarakat, dengan memberikan informasi, pendampingan, dan menggerakkan dalam isu perjuangan. Sebagai bahan refleksi atas pembahasan peran WALHI DIY sebagai NGO lingkungan, dalam laporan mini riset ini juga terdapat analisa kritis dan rekomendasi atas analisa kritis yang ditulis. Analisa kritis yang dimaksud adalah terkait masih minimnya unsur keberlanjutan dalam melakukan advokasi di ranah pemberdayaan masyarakat dan permasalahan framing NGO lingkungan yang cenderung konfrontatif dengan pemerintah. Sebagai bahan rekomendasi atas analisa kritis terhadap peran NGO lingkungan tersebut, penulis berpendapat bahwa pertama pentingnya untuk rmemaksimalkan penggunaan media sosial untuk mengatasi masalah ketidakberlanjutan advokasi karena sifatnya yang kontinyu. Kedua dengan menetapkan level dan capaian dalam melakukan advokasi untuk dapat memaksimalkan potensi ruang yang besar akibat posisi NGO lingkungan yang cenderung konfrontatif dengan pemerintah. Level dan capaian yang dimaksud adalah meliputi advokasi pada level kebijakan, masyarakat sipil, dan demokrasi. Refleksi tersebut diharapkan menjadi titik fokus lain yang dapat diberikan atas beberapa kekurangan yang terlihat berdasarkan hasil mini riset atas peran pemberdayaan masyarakat yang dilakukan WALHI DIY sebagai NGO lingkungan.

Nowadays, the role of Environmental Non-Governmental Organization cannot be separated from the agenda of government because of the tendency of development direction is considered less attention to environmental aspects so that the potential threat the existence of the environment. As a unity of space, the threat of environmental damage will also affect the lives of the increasingly harmed people. The importance of the role of environmental NGOs in development is based on the awareness of the need for balancing power between the government and the private sector. One form of environmental NGOs involvement can be seen in urban areas of Yogyakarta city. The massive construction of hotels as a result of the high potential tourism of the region, causing the threatening of the survival of the community and the surrounding environment. Some public counterwork who has be done toward to the construction of hotels has not been able to deal with the expected demands. Therefore, an environmental NGOs role is needed as a counterweight to the role of municipal and private governments to address the environmental impacts of the problem by helping to strengthen the position and a role of the community itself. Through this thesis, the author will discuss how the roles of community empowerment by environmental NGOs involved in the development process in Yogyakarta in the context of the massive problem of hotel development in the region. The environmental NGOs itself is WALHI DIY, a NGOs engaged in environmental advocacy in the province of DIY. By using several concepts such as sustainable development, Non-Governmental Organization, and Environmental Non-Governmental Organization, it can be seen that balancing the role of WALHI DIY in realizing sustainable development in the context of the problems of hotel development in Yogyakarta as part of triangle partnership is community empowerment campaigners. It is cause that empowerment who has be done by WALHI DIY is more closely with the community, by providing information, mentoring and moving on the issues of the struggle. As a reflection the role of WALHI DIY as an environmental NGOs, this mini-research report also contains critical analysis and recommendations for critical analysis as already written. The critical analysis in question is related to the lack of sustainability elements in advocacy in the realm of community empowerment and the problem of framing environmental NGOs that tend to be confrontational with the government. As a recommended material for critical analysis of the role of environmental NGOs, the authors argue that, first, to maximizing the use of social media to address the problem of continuity of advocacy because of its continuous nature. Secondly, by setting the level and achievments in advocating to maximize the potential of large space due to the position of environmental NGOs that tend to confrontational with the government. The levels and achievements in question include policy advocacy, civil society, and democracy. The reflection is expected to be another focus point that can be given to some weakness that are seen based on the results of mini-research on the role of community empowerment conducted by WALHI DIY as an environmental NGOs.

Kata Kunci : Peran, NGO, NGO Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan