EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM TRANSMIGRASI DI KABUPATEN MURUNG RAYA SEBELUM DAN SESUDAH ERA DESENTRALISASI

Isanugraha, Dr. Sukamdi, M.Sc

2017 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Transmigrasi merupakan program kebijakan pemerintah untuk memindahkan penduduk dari satu pulau ke pulau lainnya di kepulauan Nusantara dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi SDA yang tersebar demi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga mengurangi pemusatan kepadatan penduduk pada daerah-daerah tertentu, serta sebagai roda penggerak dalam mempercepat pemerataan pembangunan. Penyelenggaraan program transmigrasi selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan paradigma, sistem perpolitikan dan pemerintahan dan arah regulasi yang melatarbelakanginya. Begitu pula dengan capaian dan dampak yang dihasilkan, tergantung pada karakteristik lingkungan dimana transmigrasi diselenggarakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perubahan pada kebijakan program transmigrasi sebelum dan sesudah era desentralisasi di Kabupaten Murung Raya dan bagaimana penyelenggaraannya pada era desentralisasi sesuai amanat UU No 29 Tahun 2009 sekaligus mengetahui hasil dan dampaknya di Kabupaten Murung Raya. Penelitian dilakukan dengan membandingkan kebijakan transmigrasi sebelum dan sesudah era desentralisasi dengan melihat regulasi dan pola penyelenggaraannya. Selain itu dilakukan evaluasi penyelenggaraan transmigrasi di era desentralisasi dari sisi efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran, memeratakan pembangunan daerah, dan mengintegrasikan transmigran dan masyarakat lokal. Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan telah terjadi perubahan yang signifikan pada kebijakan program transmigrasi pada era sebelum dan sesudah desentralisasi Kabupaten Murung Raya, baik pada regulasi yang mendasarinya, tujuan, orientasi, peran stakeholder hingga pada pola penyelenggaraannya. Perubahan tersebut membawa transmigrasi sebagai program kebijakan yang lebih berorientasi kepada kepentingan daerah sebagai pilar pembangunan nasional. Kemudian, peran stakeholder yang lebih menitikberatkan Pemerintah Daerah sebagai sentral pelaksana transmigrasi dengan turut melibatkan swasta dan masyarakat. Sedangkan hasil evaluasi menunjukan program transmigrasi pada era desentralisasi di Kabupaten Murung Raya belum berhasil mencapai tujuan dan sasaran kebijakan sesuai UU No 29 Tahun 2009 yang disebabkan karena: kurangnya kesiapan pelaksana kebijakan transmigrasi dengan transisi paradigma baru, permasalahan status kawasan transmigrasi, konflik dengan masyarakat, dan lainnya.

Transmigration program is a policy of government to translocate people from one island to another around the archipelago of Indonesia in purpose to utilize natural resources for improving prosperity and welfare of people of Indonesia and to reduce concentration of population density in areas and as stimulus to accelerate distribution of development. Implementation of transmigration program changed occasionally depending on paradigm, political and government system, and direction of its regulation. It also changed in its results and impact depending on enviromental characteristics where the program is organized. The purpose of the research is to understand the transformation of policy of transmigration program before and after decentralizaton era in Kabupaten Murung Raya and to find out how the program is implemented in decentralization era as mandated in Law No. 29 of 2009, including its result and impact. The research conducted by comparing both policies of transmigration that used in Kabupaten Murung Raya before and after decentralization era and by evaluating implementation of transmigration program in terms of its effectiveness in improving transmigrant's welfare, distributing regional development and uniting transmigrants and local communities. Accordingly, this research is using qualitative approach. The result of the research shows that there has been significant changes in policy of transmigration program before and after decentralization in Kabupaten Murung Raya from its regulation, purpose, orientation, role of stakeholders, and pattern of implementation. The changes brought transmigration as program policy that tend to be local interest oriented as pillar of national development. Moreover, role of stakeholder is emphasized to local government as main implementor of transmigration, including the involvement of society and private sector. Meanwhile, the result of evaluation shows transmigration program in decentralization era failed to achieve the goals and objectives of the policy as mandated in Law No. 29 of 2009 that is caused by several problems as lack of readiness of implementor to implement new paradigm policy of transmigration, issue of land area status, conflict between transmigrants and local communities, etc.

Kata Kunci : Transmigrasi, Desentralisasi