KELEBIHAN DAN KEKURANGAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN OLEH PENGADILAN NEGERI SLEMAN

NANANG SUPRIYADI, Dr. Sutanto, S.H., M.S

2017 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penyelesaian lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri Sleman dan untuk mengetahui dan menganaliisis faktor-faktor kelebihan dan kekurangan penyelesaian eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengadilan Negeri Sleman. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, artinya pendekatan itu dipergunakan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, sedangkan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Implementasi penyelesaian lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sleman, tidak saja meliputi sebagaimana ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dan Pasal 224 HIR/258 RBg, tetapi juga berpedoman pada Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi. Kelebihan pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengadilan Negeri Sleman adalah : Ketua Pengadilan Negeri Sleman sewaktu debitor dipanggil untuk dilakukan somasi, diberikan nasihat-nasihat dan petimbangan-pertimbangan hukum yang sekiranya dapat dimengerti oleh debitor sehingga debitor dapat memehami kewajiban yang harus dilakukannya. Dalam hal debitor/ termohon lelang tidak bersedia keluar dari obyek Hak Tanggungan atau jaminan atau barang yang dilelang, maka pemenang lelang ataupun kreditur cukup mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk dilakukan eksekusi pengosongan dan hal ini dalam beberapa kesempatan telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Kekurangan eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengadilna Negeri Sleman adalah :bersifat nonteknis yaitu salah satunya debitor tidak langsung melaksanakan tegoran, atau ada kesengajangan mengulur waktu, kurang efisien, hal ini dikarenakan kreditor dalam memperoleh pelunasan dari hasil eksekusi harus menunggu proses pelaksanaan eksekusi Pengadilan Negeri selesai, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, biaya yang dikeluarkan akan semakin banyak apabila sampai terjadi pelelangan ulang.

This research aims to determine and analyze the implementation of the completion of the auction of execution of Mortgage Rights based on the Certificate of Dependent Rights at the Sleman District Court and to know and analyze the factors of excess and shortage of execution of the Mortgage Rights through the Sleman District Court. This research uses empirical juridical approach method, meaning that the approach is used to know things - things that affect the process of working law in execution of mortgage execution, while the specification of the study using descriptive analytical, which describes the applicable legislation is associated with legal theories and The practice of implementing the positive law concerning the matter. Based on the research, it is found that Implementation of the completion of the auction of the execution of Mortgage Rights conducted by the Sleman District Court, not only covers the provisions as mandated in Article 6 of the Guidance and Article 224 HIR / 258 RBg, but also based on Book II of the Supreme Court Guidelines for Implementation of Duties and Administration. The advantages of execution of Mortgage Rights through the Sleman District Court are: Chairman of the Sleman District Court when the debtor is summoned for a summons, given advice and legal considerations that the debtor can understand, so that the debtor can understand the obligations to be performed. In the event that the debtor / auctioneer of the auction is not willing to go out of the object of the Insurance Rights or the guarantee or the auctioned goods, then the auctioneer or creditor shall simply submit an application to the Chairman of the Sleman District Court for the execution of discharge and this has in some cases been carried out and proceeded well. The lack of execution of the dependent right through Pengadilan Negeri Sleman is: non-technical nature, one of which is the debtor does not directly carry out the reprimand, or there is an unstoppable time, less efficient, this is because the creditor in obtaining the exemption from the execution must wait for the execution process of the District Court to finish, Takes a long time, the costs incurred will be more if the auction occurs again.

Kata Kunci : Eksekusi Hak Tanggungan, Pengadilan Negeri, Kelebiham-Kekurangan