PENUGASAN PT. PELNI (PERSERO) SEBAGAI SINGLE OPERATOR KAPAL PERINTIS (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN HUKUM PERSAINGAN USAHA)

DILVITA ADHAYANTI, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Dalam rangka peningkatan konektivitas pada daerah terpencil dan tertinggal, Pemerintah menyelenggarakan pelayaran perintis dan menugaskan PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebagai operator tunggal (Single Operator) untuk mengoperasikan kapal negara angkutan laut perintis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015. Lahirnya Peraturan Presiden tersebut, menuai gejolak pelaku usaha lain karena mengingat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, penugasan pelaksana pelayaran perintis dapat diberikan kepada perusahaan angkutan laut nasional baik perusahaan berbentuk BUMN, BUMD, Swasta maupun koperasi. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji kesesuaian materi muatan dalam Peraturan Presiden dimaksud terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan ketentuan dalam Hukum Persaingan Usaha. Dalam penulisan ini, jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum norma dimana kajian penelitian dengan mengsinkronisasikan kebijakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-Undang tentang Pelayaran dan Hukum Persaingan Usaha. Berdasarkan jenis kegiatan tersebut maka data yang digunakan merupakan data sekunder berupa studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2016 khususnya yang mengatur mengenai penugasan pelaksana pelayaran perintis. Peraturan Presiden tersebut mempersempit peluang usaha perusahaan angkutan laut nasional untuk mendapatkan kesempatan dalam penugasan dimana hal tersebut dimungkinkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Ditinjau dari hukum persaingan usaha, penugasan PT. PELNI tersebut sebagai barrier to entry bagi perusahaan angkutan laut nasional lainnya sehingga berpotensi berbenturan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

In order to ensure equitable distribution of national economic development, The Government has increased connectivity with pioneering voyages organized and assigned Pelayaran Nasional Indonesia Ltd as the sole operator (single operator) to operate the ship of state sea transport pioneer pursuant to Presedential Decree No. 106 of 2015. That Presedential Decree causing unrest other businesses, given by Act Number 17 of 2008 on shipping assignment implementing pioneering voyages can be given to national sea transport companies both state companies or private companies. This study aims to assessthe suitablility of the substance of Presedential Decree reffered to Act Number 17 of 2008 on shipping which is legislation that is hierarchically higer and reviewing assignments PELNI Ltd as a single operator from the standpoint of competition law, particularly in relation to the state monopoly. In this paper, the authors examine government policies to reconcile with the Act which it rests and provisions of competition law. Based on the scope of assessment, the type of study cosen by author is a normative legal research using secondary data from literature studies. From the result of this study concluded that there are differences in the substances of Act Number 17 of 2008 on shipping and the Presedential Decree number 106 of 2015, especially concerning the assignment implementing pioneering voyages. The presendetial regulation narrow the opportunities for sea transport companies nationwide effort to get a chance in assignments where it is possible in Act Number 17 of 2008 on shipping. In term of competition law, the assignment of PELNI Ltd as a barrier to entry for other nasional marine transportation company that could potentially collide with the principles of business competition law.

Kata Kunci : Single Operator, Kapal Perintis, Hukum Persaingan Usaha., Single Operator, pioneering voyages organized, business competition law.