Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Bandung 1)

FAUZI KURNIAWAN, Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., CMA., Ak., CA.

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Masyarakat menginginkan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah. Akuntabilitas yang dimaksud ialah akuntabilitas keuangan dan kinerja. Untuk mewujudkan akuntabilitas publik, pemerintah melaksanakan suatu sistem pengukuran kinerja yang dinamakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem pengukuran kinerja ini awalnya diatur dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut telah diganti oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kinerja Kementerian Keuangan menunjukkan nilai yang memuaskan. Laporan evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terhadap Laporan Kinerja Ditjen Perbendaharaan memperlihatkan nilai laporan kinerja yang memuaskan. Evaluasi atas penerapan SAKIP pada instansi vertikal diperlukan agar dapat digunakan sebagai contoh untuk dilaksanakan di instansi vertikal lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keselarasan antarkomponen SAKIP di KPPN Bandung I dengan menggunakan Performance Blueprint dan menganalisis faktor-faktor yang berperan dalam penerapan SAKIP pada KPPN Bandung I. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terwujud keselarasan antar- komponen SAKIP dan analisis mengenai indikator kinerja memerlihatkan bahwa KPPN Bandung 1 masih memiliki kecenderungan untuk meningkatkan penyediaan pelayanan jika dibandingkan dengan berupaya untuk memberikan dampak kepada masyarakat. Faktor-faktor yang berperan dalam penerapan SAKIP ialah sumber daya manusia, standard operating procedures, sarana dan prasarana, inovasi, dan aturan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat faktor yang mendorong untuk menerapkan SAKIP di KPPN Bandung 1. Faktor tersebut ialah isomorfisma koersif dan isomorfisma normatif. Isomorfisma normatif muncul karena kepemimpinan manajer yang baik sehingga dapat meningkatkan profesionalisme pegawai.

The public wants accountability in the implementation of government programs. Accountability in question is financial accountability and performance accountability. To realize public accountability, the government implemented a performance measurement system called the Government Performance Accountability System. The implementation of this performance measurement system was initially regulated by Presidential Instruction (Inpres) number 7 of 1999 on Performance Accountability of Government Agencies. The regulation has been replaced by Presidential Regulation (Perpres) number 29 of 2014 on Government Performance Accountability System (GAPAS). The evaluation results of the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform on the performance of the Ministry of Finance shows satisfactory value. The evaluation report of the Inspectorate General of the Ministry of Finance on performance report of the Directorate General of Treasury shows the satisfactory value of the performance report. Evaluation of the implementation of GAPAS to vertical agencies is required to be used as an example to be implemented in other vertical agencies. This study aims to evaluate the alignment among the components of GAPAS in KPPN Bandung I using Performance Blueprint, and to analyze the factors that play a role in the application of GAPAS on KPPN Bandung I. This research uses a qualitative method with a case study approach. The result of the research shows that alignment has been realized among GAPAS component and the analysis of performance indicator shows that KPPN Bandung 1 still has a tendency to improve service delivery compared to attempt to give impact to society. Factors that play a role in the application of GAPAS are Human Resources; Standard Operating Procedures; facilities and infrastructure; innovation; and rules. The results of this study also indicate that there are factors that encourage the application of SAKIP in KPPN Bandung 1. These factors are coercive isomorphism and normative isomorphism. Normative isomorphism arises because of good managerial leadership so as to enhance employee professionalism.

Kata Kunci : akuntabilitas kinerja, sistem pengukuran kinerja, Performance Blueprint, Logic Model, Empat Kuadran Friedman, indikator kinerja, isomorfisma