PENERAPAN ASAS RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR DALAM SISTEM PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI

DINI WAHYUNI, Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.

2017 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik asas res judicata pro veritate habetur dalam sistem peradilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selain itu, untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan asas res judicata pro veritate habetur. Dan juga, untuk mengetahui urgensi penerapan asas res judicata pro veritate habetur dalam sistem peradilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, sehingga data sekunder sebagai sumber yang utama dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, bersifat deskriptif yakni dengan menggambarkan secara jelas mengenai asas res judicata dan penerapannya di Indonesia, khususnya di Mahkamah Konstitusi serta menawarkan solusi alternatif bagaimana idealnya penerapan asas ini dalam sistem peradilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa kali dalam putusan yang diputus oleh MK, secara tidak langsung merujuk putusan yang sudah pernah dikeluarkan sebelumnya. Berarti dengan kata lain, mahkamah telah menerapkan asas res judicata pro veritate habetur dalam pertimbangan-pertimbangannya. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tidak memiliki pertimbangan yang dalam di dalam memutus perkara yang serupa, yang pernah diputus sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari amar putusan mahkamah yang menyatakan bahwa pemilu tidak serentak inkonstitusional, padahal pada Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dinyatakan bahwa pemilu tidak serentak tidak inkonstitusional. Selain itu, pada pertimbangannya mahkamah tidak menjelaskan mengapa diputus berbeda. Asas res judicata pro veritate habetur penting menjadi diterapkan dalam sistem peradilan Mahkamah Konstitusi untuk memantapkan standar hukum, mencipta landasan dan persepsi hukum yang sama, mencipta kepastian penegakan hukum, dan mencegah putusan berdisparitas. Jika hakim menangani perkara yang sejenis atau serupa dengan yang pernah diputus sebelumnya, hendaknya memperhatikan pertimbangan pada putusan terdahulu. Jika dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ketatanegaraan pada saat itu, hakim konstitusi dapat memutus berbeda dengan alasan-alasan yang jelas dan dapat diterima sebagai kondisi yang berbeda dengan putusan yang dibentuk sebelumnya.

The research objective is to understand the practices of res judicata pro veritate habetur principle in Constitutional Court Judicature System of Republic of Indonesia, and to understand the consideration of Constitutional Court applying the res judicata pro veritate habetur. As well as to understand the urgency of res judicata pro veritate habetur application in Constitutional Court system of Republic of Indonesia. This research is a normative juridical research or the research of normative law, so the secondary data take a role as main sources in the research. The methods that applied on this research is a qualitative analysis, descriptively, describing clearly about res judicata pro veritate habetur principle and its application in Indonesia, especially in Constitutional Court and providing the alternative solution about how to apply the principle ideally in Constitutional Court juridical system of Republic of Indonesia. In this research could be concluded that Constitutional Court verdict indirectly refers to previous verdict for several times. In other words, the Court had applied res judicata pro veritate habetur principle in its considerations. The constitution in verdict number 14/PUU-XI/2013 did not have any deep consideration on deciding the same case that had been decided previously. This could be seen on court verdict injunction stated that non-contemporaneous election is unconstitutional, whereas in Verdict Number 51-52-59/PUU-VI/2008 stated that non-contemporaneous election is constitutional. Besides that, the court consideration did not explain why it was decided differently. The principle of res judicata pro veritate habetur is important to be applied in the judicial system of the Constitutional Court to establish legal standards, create common ground and legal perceptions, create law enforcement certainty, and prevent judgmental decisions. If the judge handles cases of the same or similar to those previously terminated, consider the consideration of the previous decision. If it is deemed to be no longer in accordance with the conditions of the constitution at that time, the constitutional judge may decide differently for reasons that are clear and acceptable as conditions different from those previously constituted.

Kata Kunci : Res Judicata Pro Veritate Habetur, Mahkamah Konstitusi