Penerapan Asas Presumption of Innocence Terhadap Buruh Yang di PHK Berdasarkan PKB (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/PDT. SUS-PHI/2016)

FRIMA TOTONA HAREFA, Susilo Andi Darma S.H., M.Hum.

2017 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan dan menganalisis: 1) mengetahui dan menganalisis penerapan asas Presumption of Innocence terhadap pekerja/buruh yang di-PHK berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/2003. 2) Mengetahui Hak-hak apa saja yang diterima oleh pekerja yang memperoleh PHK sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung wawancara dengan narasumber. Bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari studi dokumen dan pustaka terhadap data sekunder, baik bahan hukum primer, maupun sekunder dianalisis dengan metode kualitatif. Dalam analisis kualitatif ini data disajikan secara deskriptif. Hasil Penelitian menunjukan, Penerapan asas Presumption of Innocence tidak ditegakkan terhadap pekerja/buruh yang masih diduga melakukan tindak pidana. Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap buruh yang melakukan kesalahan berat dalam hal tindak pidana berdasarkan PKB yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/2003. Sehingga pekerja/buruh dirugikan karena tidak melalui proses hukum terlebih dahulu. Seharusnya pekerja/buruh yang melakukan tindak pidana harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu, sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bersalah atau tidaknya pekerja/buruh tersebut. Kemudian hak-hak pekerja/buruh harus dipenuhi selama proses hukum di Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pekerja/buruh yang sedang menjalani prose hukum di Pengadilan wajib diberikan haknya karena sudah menjadi tanggungjawab dari pengusaha. Sehingga hak seorang pekerja/buruh dan sebagai warga negara terpenuhi dan juga untuk menjunjung tinggi asas Presumption of Innocence terhadap seseorang yang wajib belum dianggap bersalah sebelum adanya Putusan Pengadilan.

This study aims at (1) understanding and analyzing application of presumption of innocence to labor/worker with layoff based on Collective Work Contract not complying with Constitutional Court Decree Number 012/PUU-1/2003; (2) understanding what are rights received by worker facing layoff before there is verdict with fixed legal force. This study is normative legal research supported by interview with informant. Sources or authorities used are secondary data collected from study of literatures. In this study, data collected from study of documents and literatures for secondary data, both primary and secondary sources or authorities are analyzed by qualitative method. In this qualitative analysis, data are presented descriptively. Results of study indicate that presumption of innocence is not enforced or applied to labor/worker still presumed taking criminal action. Entrepreneur could give layoff to labor making serious fault in relation to criminal action based on Collective Work Contract not complying with Constitutional Court Decree Number 012/PUU-1/2003. So, the labor felt loss because not through law process first. Labor/worker taking criminal action should be proven first, until there is verdict with fixed legal force. Then, labor rights must be fulfilled during adjudication process in the Court complying with requirements of Article 160 of Manpower Act. Labor/worker facing adjudication process in the court must be given rights because it is the responsibility of entrepreneur. So, a citizen or labor rights must be fulfilled and the rights are to appreciate presumption of innocence highly, the individual has not been presumed false before there is a verdict.

Kata Kunci : Presumption of Innocence, Pekerja/Buruh, Pembuktian/, Presumption of innocence, labor/worker, proving