Analisis terhadap Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia dalam Menghimpun Royalti pada Lembaga Siaran Televisi Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan

DIAN ANGGRENI, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pemanfaatan komersial dan pelanggaran hak cipta yang terjadi pada penggunaan musik dan/atau lagu pada program acara televisi, mengetahui pelaksanaan perjanjian royalti antara Lembaga Manajemen Koletif (LMK) dan lembaga penyiaran televisi serta mengetahui peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menghimpun royalti pada lembaga penyiaran televisi berdasarkan tujuan hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu dengan mensinkronisasikan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Keputusan LMKN No. 20160504TV/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang tarif royalti untuk lembaga penyiaran televisi dalam penerapannya pada praktik nyatanya di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa bentuk pemanfaatan hak cipta atas lagu/musik pada lemabaga penyiaran televisi adalah performing right dan synchronization right. Pelanggaran terhadap performing right dan synchronization right diselesaikan dengan pembayaran royalti masih diselesaikan berdasarkan kesepakatan para pihak. Perjanjian royalti untuk pemanfaatan performing right diatur berdasarkan . Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional No. 20160504TV/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang tarif royalti untuk lembaga penyiaran televisi, sedangkan perjanjian pemanfaatan synchronization right masih berdasarkan kesepakatan. Peran LMKN berdasarkan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, adalah dengan skala prioritas. Prioritas pertama keadilan yakni dengan memberikan keadilan bagi pemilik hak cipta musik dan/atau lagu dengan menetapkan tarif royalti yang pantas, prioritas kedua kemafaatan yakni dengan meningkatkan nilai manfaat atas musik dan/atau lagu yang digunakan secara komersial pada lembaga penyiaran televisi, prioritas terakhir kepastian hukum yakni dengan dengan memberikan kepastian hukum atas fungsi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dengan mengatur aturan main bagi LMK dan penetapan standar royalti bagi user.

This study aims to determine the forms of commercial utilization and copyright violations that occur in the use of music and / or songs on television programs, knowing the implementation of royalty agreements between Collective Management Institute (LMK) and television broadcasters and knowing the role of National Collective Management Institute (LMKN) and Koletif Management Institutions in collecting royalties in television broadcasters based on legal objectives of justice, benefit and legal certainty. This study uses the empirical normative approach, namely by synchronizing the applicable legal provisions as regulated in Law No. 28 of 2014 on Copyright and Decision No. LMKN. 20160504TV / LMKN-Plenary / Royalty Rate / 2016 on royalty rates for television broadcasters in their application to actual practice in the field. Based on the results of this study can be seen that the form of copyright utilization of songs / music on the television broadcasting is performing right and synchronization right. Violations of performing rights and synchronization rights are resolved with royalty payments still resolved under the terms of the parties. The royalty agreement for the utilization of performing right is governed by Decision of National Collective Management Institute No. 20160504TV / LMKN-Plenary / Royalty Rate / 2016 on royalty rates for television broadcasters, while synchronization rights utilization agreements are still based on agreement. The role of LMKN based on legal objectives according to Gustav Radbruch, is by priority scale. The first priority of justice is to provide justice for the copyright owners of music and / or song by setting appropriate royalty tariffs, the second priority of Utilization is to increase the value of the benefits of music and / or songs used commercially to television broadcasters, the last priority of legal certainty is to provide legal certainty over the functions of the National Collective Management institute by regulating the rules for LMK and setting the royalty standard for the user.

Kata Kunci : Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, royalti lagu, teori tujuan hukum, performing right (hak mengumumkan