KEDUDUKAN HUKUM TENAGA HONORER SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (DI KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KOTA TERNATE)

BAMBANG TRI WAHYUDI, Dwi Haryati, S.H., M.H

2017 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum bagi tenaga honorer setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun serta untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas keadilan bagi tenaga honorer setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di Kantor Sekretariat Daerah Kota Ternate. Jenis penelitian yang digunakan, yakni penelitian hukum empiris pada rumusan masalah pertama dan penelitian hukum normatif pada rumusan masalah kedua. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumenter dan teknik komunikasi langsung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan; Pertama, kedudukan hukum bagi tenaga honorer setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Kantor Sekretariat Daerah Kota Ternate yaitu tetap berstatus sebagai tenaga honorer sampai adanya peraturan peraturan perundang-undangan yang mengakomodir kejelasan mengenai status tenaga honorer, hal ini dikarenakan terjadi perubahan manajemen dalam UU ASN yang hanya mengatur dua jenis pegawai yaitu PNS dan PPPK dan UU ASN tidak mengatur keberadaan tenaga honorer. Kedua, penerapan asas keadilan bagi tenaga honorer setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Kantor Sekretariat Daerah Kota Ternate adalah tenaga honorer tidak mengenal adaya kenaikan pangkat, pengembangan karier atau promosi. Hal ini berarti tenaga honorer dapat seumur hidupnya dipekerjakan untuk posisi dan pangkat yang sama. Dengan demikian manajemen kepegawaian yang dianut dalam UU ASN yaitu sistem merit tidak berlaku bagi tenaga honorer, sehingga hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan bagi tenaga honorer.

This research aims to find out and analyze how legal position of honorary employees after the enactment of Law No. 5 of 2014 On the State Civil Apparatus; find out and analyze how to application of justice principle for honorary employees after the enactment of Law No. 5 of 2014 On the State Civil Apparatus in secretariat office of Ternate. The type of research being used is normative legal research on the first problem and empirical legal research on the second problem. The type of data in this study uses secondary data and primary dat. The techniques of direct communication. For data analysis, this study uses qualitative analysis. Based on the result of research studies; First, the honorary position after the enactment of Law No. 5 of 2014 On the State Civil Apparatus in Secretariat Office of Ternate City, that is stiil status of honorary employees until the laws and regulations that accomodate clarity regarding the status of honorary employees, this is because the enactment of Law No.5 of 2014 On the State Civil Apparatus does not regulate the presence of honorary employees, and honorary employees position in the enacment of Law No.5 of 2014 On the State Civil Apparatus has been replaced with Civil Servant with employment agreement (PPPK). Second, the application justice principle for honorary employees after the enactment of Law No. 5 of 2014 On the State Civil Apparatus in secretariat office of Ternate isn�t about a comparison between the contribution and the results obtained, but a comparison between the results and the contribution that individuals and their colleagues get. When individuals in this matter is honorary employees feel their collegues are Civil Servants get the right salary and benefits more appropriate. While the contribution specified in this case their workland is same, the perception of injustice appear.

Kata Kunci : Tenaga Honorer, Aparatur Sipil Negara, Kedudukan, Asas Keadilan