CITIZEN CENTRIC DALAM E-GOVERNMENT PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Peluang dan Tantangan

SEPJAN RITA IRA N, Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si

2017 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Perkembangan teknologi informasi dah teknologi yang lebih dulu dipakai oleh sektor swasta dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggannya, juga tidak bisa dihindari oleh sektor publik. Sektor publik juga dituntut masyarakat untuk memberikan layanan publik yang efektif, efisien dan transparan dengan menggunakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Layanan e-government merupakan langkah sektor publik untuk hadir memberikan layanan online kepada pemangku kepentingannya baik dari warga maupun sektor swasta. Pada awalnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sektor publik hanya dipakai untuk efisiensi tugas internal pemerintah saja, bukan diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, sehingga menimbulkan kritik agar pemerintah menyajikan layanan e-government berdasarkan kebutuhan masyarakat (citizen-centric). E-government yang menyajikan layanan yang citizen centric ditandai dengan tersedianya akses informasi yang menyeluruh dalam portal resmi pemerintah, serta juga menyediakan wadah bagi warganya untuk ikut berpartisipasi dalam mengajukan usulan dan juga tersedia wadah untuk menyampaikan keluhan atas layanan publik yang diterimanya. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana dengan layanan e-government Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, apakah juga menerapkan pendekatan citizen centric dalam e-government-nya. Sebagai kota yang paling besar di Indonesia dan sekaligus ibukota negara, kota Jakarta selalu dituntut untuk selalu berinovasi dan unggul dari kota-kota lain agar bisa menjadi contoh untuk kota-kota besar lainnya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal penting yang disyaratkan oleh pendekatan citizen centric diimplementasi dalam layanan egovernment Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyediaan akses layanan masyarakat tersedia melaui portal resmi Pemerintah Perovinsi DKI Jakarta melalui www.jakarta,go,id, layanan informasi perizinan dan non perizinan juga ditampilkan melalui website http://pelayanan.jakarta.go.id/ secara menyeluruh. Untuk persyaratan menyediakan wadah bagiwarga untuk berpartisipasi, Pemerintah punya e-musrenbang dan aplikasi Qlue. E-musrenbang memastikan usulan warga yang masuk semuanya ditindaklanjuti oleh unit terkait dalam lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, usulan tersebut juga bisa ditelusuri dan diketahui alasan jika usulan tersebut ditolak menjadi program kegiatan. Aplikasi Qlue dihadirkan dengan memanfaatkan penggunaan media sosial sebagai sarana menyampaikan keluhan atau apresiasi terhadap layanan publik yang dialaminya, dengan teknologi geotagging, photo keluhan warga yang masuk melalui aplikasi dapat dipastikan memang berada diwilayah DKI Jakarta. Walau sudah menyediakan akses terintegrasi melalui portal resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ada banyak data yang disajikan adalah data lama, bukan data terbaru. Di tahun 2007, data yang ditampilkan adalah data 2015. Pemuktahiran data yang disajikan sebagai data terbuka untuk masyarakat seharusnya tetap dilakukan secara berkala walau masyarakat tidak mengeluhkan. Layanan e-musrenbang yang sudah menyajikan pelayanan yang baik belum tersedia dalam layanan berbasis smartphone, mengingat penetrasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan smartphone sangat tinggi, maka pengadaan layanan e-musrembang berbasis aplikasi smartphone perlu dipertimbangkan untuk diadakan.

The development of information technology firstly implemented by the private sector in providing excelent service to its customers, also can not be avoided by the public sector. The public sector is also required by the public to provide effective, efficient and transparent public services using the development of information and communication technology. The e-government service is a public sector move to provide online services to its stakeholders from both citizens and the private sector. Initially, the use of information and communication technology in the public sector is only used for the efficiency of internal government tasks, rather than directed to improve the quality of public services, it was criticised for the government to deliver citizen-centric e-government services. E-government that provides citizen centric services is characterized by the availability of integrated information access within the official government portal, as well as providing a platform for its citizens to participate in proposing and also providing a forum for complaints about the public services they receives. The purpose of this study is to find out how the e-government services of the Provincial Government of DKI Jakarta, whether also apply citizen centric approach in e-government. As the largest city in Indonesia and also the capital of the country, the city of Jakarta is always required to keep innovating and step forward from other cities Indonesia as pilot project. The results show that the important thing required by the citizen centric approach is implemented in the eGovernment service of DKI Jakarta�s eGovernment. Provision of access to public services is available through the official portal of Provinsi DKI Jakarta at www.jakarta.go.id, licensing and non-licensing information services are also displayed through the website http://pelayanan.jakarta.go.id/ thoroughly. The requirements of providing acess for citizens to participate, the Government has e-musrenbang and Qlue applications. E-musrenbang ensures that the proposals of the incoming citizens are all followed up by related units of the Provincial Government of DKI Jakarta, the proposal can also be traced and known the reason if the proposal is rejected into program activities. Qlue application is presented by utilizing the use of social media as a means of conveying a complaint or appreciation of the public services it undergoes, with geotagging technology, photo complaints of citizens who enter through the application can certainly be located in the region of Jakarta or not. Although it already provides integrated access through the official portal of DKI Jakarta Provincial Government, there is a lot of data presented is old data, not the latest data. In 2007, the data shown was 2015 data. The updating of data presented as open data for the community should continue to be done periodically even if the community did not complain. The e-musrenbang service that has provided good service is not yet available in smartphone-based services, considering the penetration of the use of information and communication technology using smartphone is very high, the procurement of e-musrembang service based on smartphone application needs to be considered to be held.

Kata Kunci : The development of information technology firstly implemented by the private sector in providing excelent service to its customers, also can not be avoided by the public sector. The public sector is also required by the public to provide effective, effici