Konsistensi dan Kontestasi Kepentingan dalam Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat)

IKA RATNA SARI, Dr. Suripto, MPA.

2017 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

INTISARI Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian terpenting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, termasuk Pemerintah Daerah. Melalui proses perencanaan dan penganggaran semua visi, misi, kebijakan, program, dan kegiatan suatu pemerintahan dapat dilaksanakan. Berbagai permasalahan perencanaan dan penganggran sampai saat ini masih terjadi dan cenderung sulit untuk diperbaiki. Hal ini karena proses perencanaan dan penganggaran melibatkan banyak aktor atau para pihak (stakeholder) dengan berbagai kepentingan. Salah satu permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran adalah inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan konsistensi perencanaan dan penganggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014-2016 melalui pendekatan manajemen belanja publik dan menjelaskan kontestasi kepentingan internal dan eksternal Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam perencanaan dan penganggaran menggunakan teori pilihan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung pendekatan kuantitatif. Strategi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur, studi dokumen, wawancara, dan observasi. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan dan penganggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat masih terjadi inkonsistensi dilihat dari pagu Indikatif Program dan Kegiatannya, sedangkan dilihat dari nomenklatur program dan kegiatannaya sudah menunjukkan tingkat konsistensi baik, kecuali dokumen Renstra terhadap RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat yang masih belum konsisten (terjadi inkonsistensi). Penyebab terjadinya inkonsistensi perencanaan dan penganggaran dilihat dari implementasi manajemen belanja publik adalah masih lemahnya disiplin fiskal agregat (Aggregat Fiscal Disciplin) dan masih terjadinya inefisensi alokasi (allocative inefficiency). Kontestasi kepentingan informal aktor-aktor yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran menjadi salah satu penyebab inkonsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya Sekretariat Daerah. Aktor yang mendominasi dalam perencanaan dan penganggaran masih terbatas kepada dua aktor resmi yaitu eksekutif (Pemerintah Daerah) dan legislatif (DPRD). Kedua aktor tersebut mempunyai kekuatan yang sama di ranah penganggaran, akan tetapi diranah perencanaan di dominasi oleh eksekutif karena legislatif hanya sedikit terlibat. Masyarakat masih sebagai pelengkap dan bersifat formalitas saja melalui forum musrenbang dalam penyusunan dokumen perencanaan, sedangkan di ranah penganggaran belum ada partisipasi masyarakat. Belum adanya partisipasi masyarakat dalam penganggaran dan forum musrenbang hanya bersifat formalitas dalam proses perencanaan akan menyebabkan rendahnya kontrol dan transparansi pengelolaan keuangan daerah Kata Kunci : perencanaan, penganggaran, konsistensi, kontestasi kepentingan

ABSTRACT Planning and budgeting are the most important part in governing the wheels of government, including the Local Government. Through the process of planning and budgeting all the vision, mission, policies, programs, and activities of a government can be implemented. Various planning and monitoring issues to date still occur and tend to be difficult to fix. This is because the planning and budgeting process involves many actors or stakeholders with different interests. One of the problems in planning and budgeting is the inconsistency between planning and budgeting. The purpose of this study is to explain the consistency of planning and budgeting of Sekretariat Daerah of Kotawaringin Barat 2014-2016 through public expenditure management approach and to explain the contestation of interest in internal and external of Sekretariat Daerah of Kotawaringin Barat Government in planning and budgeting using the theory of public choice. This research uses qualitative approach supported by the quantitative approach. The strategy undertaken in this research is the case study. Data collection techniques through literature studies, document studies, interviews, and observations. Data analysis was done by descriptive analysis of quantitative and qualitative descriptive. The results of this study indicate that the document planning and budgeting Sekretariat Daerah of Kotawaringin Barat still inconsistency seen from the ceiling Indicative Program and Activities, while seen from the nomenclature of programs and activities have shown a good level of consistency, except the Renstra document against RPJMD Kotawaringin Barat is still not consistent (inconsistencies occur). The causes of inconsistencies in planning and budgeting seen from the implementation of public expenditure management are the weakness of Aggregate Fiscal Discipline and the continued allocative inefficiency. The contestation of the informal interests of the actors involved in planning and budgeting has been one of the causes of inconsistencies in planning and budgeting documents in Kotawaringin Barat, in particular, the Sekretariat Daerah. The dominant actors in planning and budgeting are still limited to two official actors namely the executive (Local Government) and the legislature (DPRD). Both actors have the same power in the realm of budgeting, but planning is dominated by the executive because the legislature is only little involved. The community is still as a complement and is only a formality through the Musrenbang forum in the preparation of planning documents, while in the realm of budgeting there is no public participation. The absence of community participation in budgeting and the Musrenbang forum is only a formality in the planning process will lead to low control and transparency of local financial management Keywords: planning, budgeting, consistency, contestation of interest

Kata Kunci : Keywords: planning, budgeting, consistency, contestation of interest