IMPLIKASI HAK REFERRAL DAN HAK DEFERRAL DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL OLEH MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

ARIESTA WIBISONO A, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D.

2017 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai pengaruh hak referral dan hak deferral Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh Statuta Roma terhadap yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan sejarah untuk menelaah kembali asal-usul munculnya ide hak referral dan hak deferral. Preposisi-preposisi yang dikumpulkan kemudian dipelajari untuk ditemukan relevansinya dengan masa sekarang. Fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan peristiwa yang sedang terjadi untuk mendapatkan jawaban. Analisis data dilakukan secara deskriptif-preskriptif dan hasilnya disampaikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, hak referral dan hak deferral diatur dalam Statuta Roma untuk mengakui tugas Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa selaras dengan peran Mahkamah Pidana Internasional. Kedua, hak referral dan hak deferral dilaksanakan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan sistem pemungutan suara sesuai Pasal 27 Piagam PBB diikuti dengan penyampaian berkas kepada Panitera selanjutnya kepada Penuntut Umum. Ketiga, hak referral dan hak deferral dapat memperluas sekaligus mempersempit yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

This research aims to provide examine on the consequences of referral and deferral right by the Security Council given by Rome Statute to the jurisdiction of the International Criminal Court. This research is normative research, with historical approach in studying on subject to the legal reason of referral and deferral right of the Security Council in the Rome Statute. Library research conducted to gather facts and propositions in order to find the corresponding relations related to subject matter. Descriptive-prescriptive is used for data analysis while the results are presented descriptively. The results of the research respectively : First, referral and deferral by the Security Council brought to Rome Statute to recognize and emphasize the aligned authority between Security Council and International Criminal Court. Second, referral and deferral conducted by voting system under Article 27 United Nations Charter followed by lodging written notification to the Registrar and to the Prosecutor subsequently. Third, referral and deferral right of the Security Council could extend in the same time limit jurisdiction of the International Criminal Court.

Kata Kunci : referral, deferral, Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, referral, deferral, Rome Statute, International Criminal Court, Security Council