KAJIAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 6/PDT-SUS-PHI/G/2015/PN.SMG DARI PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN

SYLVIA WIDYA CHANDRA, Prof.Dr.Ari Hernawan S.H.,M.HUM.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

KAJIAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 6/PDT-SUS-PHI/G/2015/PN.SMG DARI PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN Oleh Sylvia Widya Chandra Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji putusan Pengadilan Hubungan Industrial Semarang dalam penyelesaian perkara Nomor: 6/Pdt-Sus-PHI/G/2015/PN.SMG ditinjau dari perspektif Hukum Ketenagakerjaan dan untuk menganalisis dan mengkaji dasar pertimbangan hakim Pengadilan Hubungan Industrial Semarang dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam Perkara Nomor: 6/Pdt-Sus-PHI/G/2015/PN.SMG Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Alat pengumpulan data dilakukan denga studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat untuk ditarik kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Semarang dalam penyelesaian perkara Nomor: 6/Pdt-Sus-PHI/G/2015/PN.SMG telah sesuai ditinjau dari perspektif Hukum Ketenagakerjaan dan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak para pekerja, khususnya dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan, karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat belum memperoleh penetapan (izin) dari lembaga Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka batal demi hukum. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Hubungan Industrial Semarang dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam Perkara Nomor: 6/Pdt-Sus-PHI/G/2015/PN.SMG adalah tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubung Kerja (PHK) secara sepihak terhadap para Penggugat dengan alasan berakhir/habis masa kontrak kerja merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena pada prinsipnya pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan (izin) dari lembaga Pengadilan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial.

JURIDICAL REVIEW ON DECISION NUMBER 6/PDT-SUS-PHI/G/2015/PN.SMG BASED ON EMPLOYMENT LAW PERSPECTIVES ABSTRACT Sylvia Widya Chandra The purpose of this study is to analyze and review the decision of the Industrial Relations Court of Semarang in the settlement of case No. 6/Pdt-Sus-PHI/G/2015/PN.SMG reviewed from the perspective of Labor Law and to analyze and review the basis of judges consideration of Industrial Relations Court of Semarang In settling industrial relations disputes in Case Number: 6/Pdt-Sus-PHI/G/2015/PN.SMG This research uses normative juridical approach by using secondary data. The data collection tool is done by document study. Data analysis is done qualitatively described in the form of explanation and sentence description to be drawn conclusion The result of the research shows that the decision of the Industrial Relations Court of Semarang in the settlement of the case Number 6/Pdt-Sus-PHI/G/2015/PN.SMG has been appropriately reviewed from the perspective of Labor Law and as a form of legal protection for the rights of workers, Termination of Employment Relations (PHK) conducted unilaterally by the company, because the layoffs committed by the Defendant have not obtained the determination (permission) from the Court of Industrial Dispute Settlement Court then null and void. The basic consideration of the judges of the Industrial Relations Court of Semarang in settling industrial relations disputes in Case Number: 6/Pdt-Sus-PHI/G/2015/PN.SMG is the action of the Defendant who unilaterally dismissed the Plaintiffs by reason of termination/Termination of the employment contract is an act contrary to Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower, since in principle termination of employment can only be made after obtaining the permission from the Court of Industrial Relations dispute settlement.

Kata Kunci : Perselisihan Hubungan Industrial, Hukum Ketenagakerjaan