POLITIK KELEMBAGAAN KPU: Dinamika Relasi Kuasa Komisioner dan Sekretariat KPU dalam Pilkada 2015

YUDI ROLIES PRIYADI, Dr. rer. pol. Mada Sukmajati, S.IP., M.P.P

2017 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan dinamika relasi kuasa yang terjadi antara Komisioner dan Sekretariat KPU dalam penyelenggaraan Pilkada 2015. Di dalam lembaga, kedudukan komisioner sebagai pembuat kebijakan dan sekretariat adalah pelaksana dari kebijakan yang dibuat oleh komisioner. Relasi kedua aktor penyelenggara pemilu ini akan menentukan efektivitas KPU dalam penyelenggaraan pemilu (Lopez-Pintor, 2000:62). Landasan teori yang digunakan dalam studi ini menggunakan teori perilaku organisasi (Steers, 1994) dan pendekatan pola relasi individu/kelompok dalam proses konflik organisasi (Robbins, 1998). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study). Lokasi penelitian dilakukan di empat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada 2015. Lokasi ini dipilih bukan sebagai objek studi komparasi, melainkan didasarkan pada variasi komposisi pengalaman penyelenggaraan pilkada yang dimiliki oleh komisioner dan sekretaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara pengalaman penyelenggaraan pemilu dan bekal pengetahuan politik (tata kelola kepemiluan) yang dimiliki baik oleh komisioner maupun sekretariat, terhadap relasi kuasa keduanya. Akibat tidak dikuasainya sumber daya (resources) tersebut oleh komisioner, sekretariat seringkali mensubstitusi peran yang seharusnya dilakukan oleh komisioner. Faktor lain yang melatarbelakangi antara lain: (1) tidak bertemuanya logika politik dan logika birokrasi di antara kedua aktor ini (berkonfliknya tujuan) ; (2) dualitas kepatuhan pada tubuh sekretariat; (3) faktor sumber daya manusia; (4) pola kepemimpinan komisioner. Selain itu relasi kuasa komisioner-sekretariat memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan Pilkada 2015. Substitusi peran yang dilakukan oleh sekretariat tentu saja berakibat langsung pada �rasa� penyelenggaraan pilkada. Penyelenggaraan pilkada lebih didominasi oleh logika birokrasi. Logika dimana pemaknaan suksesnya penyelenggaraan lebih diukur dari terlewatinya suatu tahapan tanpa ada pelanggaran aturan administratif (rule-governed).

This study aims to identify and describe the dynamics of power relations that occurs between the Commissioner and the Secretariat of the KPU in the implementation of Pilkada 2015. In the institution, the position of the commissioner as policy maker and secretariat is the executor of the policy made by the commissioner. The relation of the two election organizers will determine the effectiveness of the KPU in the holding of elections (Lopez-Pintor 2000: 62). The theoretical basis used in this study uses organizational behavior theory (Steers, 1994) and the approach of patterns of individual/group relationships in organizational conflict processes (Robbins, 1998). Researchers use qualitative approach with case study method (case study). The location of the research was conducted in four districts/cities that organized elections 2015. This location was chosen not as the object of comparative study, but rather based on the variation of the composition of the experience of Pilkada held by the commissioners and secretaries. The results show that there is a link between the experience of organizing the election and the provision of political knowledge (governance of elections) owned by both the commissioner and the secretariat, to the power relations of both. Due to the lack of control of the resources by the commissioner, the secretariat often substitutes the role that the commissioner should perform. Other factors include: (1) the political logic and bureaucratic logic between the two actors is not met (conflict of purpose); (2) the duality of compliance with the body of the secretariat; (3) human resources factors; (4) the pattern of commissioner leadership. In addition the commissioner-secretariat�s power relation gives effect to the implementation of Pilkada 2015. The substitution of roles performed by the secretariat of course result directly to the �sense� of the implementation of the pilkada. Pilkada is more dominated by bureaucratic logic. The logic in which the meaning of success is more measured from the passing of a stage without any violation of rules of governance (rule-governed).

Kata Kunci : relasi kuasa, komisioner, sekretariat, birokrasi, pilkada / power relations, commissioner, secretariat, bureaucracy, elections