ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGHEMATAN ANGGARAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA : STUDI PADA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

HARIS YANTONO, Prof. Dr. Slamet Sugiri, M.B.A.

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Pada tahun 2016 pemerintah pusat menetapkan kebijakan penghematan anggaran. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak melampaui batasan sebesar 3% dari Product Domestik Bruto (PDB), sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sesuai dengan konsep logic model, adanya kebijakan penghematan anggaran akan berpotensi mempengaruhi kinerja Kementerian/Lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penghematan anggaran dan dampaknya terhadap kinerja Kementerian/Lembaga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hasil penelitian terkait implementasi kebijakan penghematan anggaran adalah strategi penghematan anggaran dengan targeted (ada target penghematan bagi unit organisasi); pengambilan keputusan secara top down dan bottom up; belanja yang dilakukan penghematan sebagian besar adalah belanja barang, terutama belanja perjalanan dinas; faktor faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan kegiatan yang dilakukan penghematan adalah arah kebijakan penghematan anggaran, realisasi anggaran, capaian output dan urgensi kegiatan; kendala yang dihadapi adalah adanya tarik menarik antar unit organisasi dalam penentuan besaran penghematan dan anggaran beberapa kegiatan sudah teralisasi. Adanya kebijakan penghematan anggaran tidak berdampak pada kinerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Beberapa faktor yang menyebabkan kinerja tetap tercapai walaupun dilakukan penghematan anggaran adalah sebagian besar output yang ada pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah output jasa; capaian output hanya dihitung secara kuantitas tidak secara kualitas; beberapa output tidak mempunyai keterkaitan dengan input; penghematan anggaran dilakukan pada komponen pendukung output;adanya budgetary slack dalam penyusunan anggaran; adanya sharing pembiayaan kegiatan dengan instansi lain; dan upaya-upaya efisiensi yang dilakukan untuk mengurangi biaya kegiatan.

In 2016 the central government introduced a budget retrenchment policy, this policy was taken to keep the State Budget does not exceed the limit of 3% of the Gross Domestic Product (GDP), as has been stipulated in Law No. 17, 2993, on State Finance. Based on the concept of logic mode, the budget retrenchment policy would potentially affect the performance of Ministries/Agencies. This research aims to analyze the implementation of budget retrenchment policy and its impact on the performance of Ministries/Agencies. This research used a qualitative method, and was conducted at the Head Office of Treasury Directorate General. The research results showed that the implementation of budget retrenchment policy is a targeted budget retrenchment strategy; the decision making process was carried out both top down and bottom up; most of the spending affected by the efficiency were government expenditures, especially business trips in particular; the factors used as the basis for consideration in determining activities towards retrenchment are: the direction of budget retrenchment policy, budget realization, output achievement, and activity urgency. Hindrances that must be faced are: inter-organizational trade off in deciding the amount of retrenchment and budgets for several activities that have been realized. In terms of the impacts on performance, the budget efficiency policy does not affect the performance of Treasury Directorate General's Head Office. Several factors which enabled the performance accomplishments despite the budget retrenchment policy are: the fact that most of the output of Treasury Directorate General's Head Office are service output; output achievements are counted based on quantity, not based on quality; several outputs are not related with input; budget efficiency is applied on output support components; the presence of budgetary slack in budget formulation; the presence of activity financing sharing with other agencies; and other efficiency efforts aimed at reducing activity costs.

Kata Kunci : penghematan anggaran, kinerja kementerian/lembaga, pemerintah pusat