ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NO. 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN ( DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PENGUPAHAN )

DHARMA J PANGESTU, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H.

2017 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem pengupahan buruh/pekerja terus berlanjut hingga diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan ini dibuat dan diterbitkan tanpa mengikutsertakan perwakilan dari Serikut Pekerja/Buruh dalam proses pembahasannya sehingga mendapat banyak sorotan dan penolakan dari berbagai Serikut Pekerja/Buruh. Penelitian tesis ini bertujuan: pertama, untuk mengetahui dan menganalisis tingkat keperluan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan dan latar belakang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan; kedua, untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dalam meredam gejolak gerakan buruh dalam isu upah minimum dan ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Serikat-Serikat Pekerja/Buruh yang tergabung dalam Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek dalam memperjuangkan hak upah buruh. Penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif; yakni dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan, peraturan perundangan sebagai penelaahan hukum normatif. Cara penelitian yang diguna-kan untuk memperoleh data sekunder ialah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan, dan data primer dalam penelitian ini berupa opini subjek (orang) secara individual/kelompok diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi. Pengolahan dan analisis data menggunakan metode kualitatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sangat diperlukan untuk memperbaiki sistem pengupahan bagi pekerja/buruh, namun karena proses penyusunannya yang tidak mengikutsertakan perwakilan dari Serikat Pekerja/Buruh, sehingga dalam PP ini masih terdapat kelemahan-kelemahan. Kelemahan dalam PP Pengupahan misalnya tentang formula kenaikan upah minimum dan periodisasi peninjauan dan perbaikan serta evaluasi atas jumlah komponen KHL setiap 5 tahun. Hal ini menyebabkan PP Pengupahan menjadi tidak efektif dalam meredam gejolak gerakan buruh dalam isu upah minimum.

Government efforts to improve the wage system of labors/workers continue until the enactment of Government Regulation Number 78 Year 2015 on Wages. This Government Regulation on Wages is made and published without the participation of representatives of the workers/laborers in the process of deliberation so that it gets a lot of spotlight and rejection from various workers/ laborers. This thesis research is aimed at: firstly, to know and analyze the level of need of Government Regulation concerning Wages and the background of the issuance of Government Regulation Number 78 Year 2015 on Wages; secondly, to know and analyze the effectiveness of Government Regulation Number 78 Year 2015 on Wages in dampening labor movement of minimum wages issues and third, to know and analyze the efforts made by the Workers Unions that are incorporated in the Jabodetabek Labor Struggle Federation (FPBJ) in fighting for workers' wage rights. This research uses normative juridical approach; namely by studying books, reading materials, legislation as a review of normative law. The way of research used to obtain secondary data is by document study or library study, and primary data in this research is subject opinion (person) individually/group obtained through verbal interview and observation. Meanwhile, we are using the methods of qualitative in data processing and analyzing. The results of the research indicate that Government Regulation No. 78 of 2015 on Wages is very necessary to improve the wage system for workers/ laborers, but due to the absence of labor unions in the process of drafting and public hearing, this regulation still contains some weaknesses. The shortfall of this Government Regulation, for example the formula used for minimum wage increasing and the 5 years periodical review, improvement and evaluation on the number of KHL components. This causes the Government Regulation of Wage to be ineffective in preventing the labor movements on the issue of minimum wage.

Kata Kunci : Politik Hukum Pengupahan, Political Law of Wages