STRATEGI PERMUKIMAN KEMBALI WARGA DI LOKASI SQUATTER OLEH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA (Studi Kasus Relokasi Warga Kampung Pulo ke Rusun Jatinegara Barat)

MARILYN LARAHATI, Deva Fosterharoldas Swasto, S.T., M.Sc., Ph.D; Ir. Leksono Probo Subanu, MURP., Ph.D

2017 | Tesis | S2 Perencanaan Kota dan Daerah

INTISARI Kawasan Permukiman Kampung Pulo adalah kawasan permukiman yang ada pusat Kota Jakarta dan dikelilingi oleh kawasan perdagangan Jatinegara. Dalam perkembangannya, kawasan permukiman yang ada di bantaran Kali CIliwung ini terus mengalami peningkatan kebutuhan permukiman sehingga menyebabkan kepadatan, penurunan kualitas lingkungan permukiman dan berakibat pada menyempitnya lebar sungai sehingga terjadinya banjir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjalankan kebijakan demi kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, dalam implementasinya menemui kendala-kendala. Akhirnya, pada tahun 2015 yang lalu, kebijakan permukiman kembali warga Kampung Pulo ke Rumah Susun Jatinegara Barat berhasil dilakukan. Dan sampai saat ini (tahun 2017) warga yang dipindahkan masih bertahan di lokasi permukiman yang baru. Menjadi pertanyaan penelitian ini, bagaimana strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 sehingga berhasil mengimplementasikan kebijakan tersebut dan faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan tersebut? Menggunakan metode penelitian deduktif dengan analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Dapat dijelaskan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan permukiman kembali di Kampung Pulo, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan 3 jenis strategi antara lain strategi kepastian tempat tinggal dalam artian memberikan rumah sebagai tempat berlindung dengan kejelasan status tempat tinggal, strategi pengawasan yang dilakukan dengan memberikan KTP yang beralamatkan rusun sehingga unit tidak dapat dipindahtangankan dan yang terakhir adalah strategi pelayanan yaitu memastikan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya dengan kemudahan akses terhadap fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, dan fasilitas kesehatan. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal kebijakan dan sisi eksternal kebijakan. Sisi internal dilihat berdasarkan faktor sumber daya, faktor komunikasi, faktor struktur birokrasi, faktor karakteristik implementor, dan faktor standar kebijakan. Sedangkan sisi eksternal dilihat dari aspek fisik dan aspek keamanan. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dari sisi internal adalah karakteristik dari pimpinan dalam hal ini adalah pimpinan daerah sedangkan dari sisi eksternal adalah aspek keamanan bermukim.

ABSTRACT Kampung Pulo Settlement Area is a residential area of �¢ï¿½ï¿½�¢ï¿½ï¿½central Jakarta and is surrounded by Jatinegara trading area. In its development, the settlement area on the banks of Ciliwung River continues to increase the needs of settlements, causing density, decreasing the quality of settlement environment and resulting in narrowing the width of the river causing flooding. DKI Jakarta Provincial Government has implemented policy for the policy to solve the problem. However, in its implementation encountered obstacles. Finally, in 2015, the policy of resettlement of Kampung Pulo to Jatinegara Barat Flats was successful. And to date (in 2017) displaced citizens still survive in new settlement sites. Being the question of this research, how is the strategy undertaken by the Provincial Government of DKI Jakarta in 2015 so that it succeeds in implementing the policy and what factors influence the success? Using deductive research method with qualitative and quantitative analysis. It can be explained that in implementing the policy of resettlement in Kampung Pulo, the Provincial Government of DKI Jakarta runs 3 types of strategies such as residence certainty strategy in the sense of providing the house as a refuge with the clarity of residence status, supervising strategy which is done by giving ID cards Units are non-transferable and the last is the service strategy of ensuring the sustainability of the needs of low-income communities to improve their welfare with ease of access to educational facilities, transport facilities and health facilities. The factors that influence the success of policy implementation can be seen from two sides, namely the internal policy and the external side of policy. Internal sides are seen based on resource factors, communication factors, bureaucratic structure factors, implementation factor characteristics, and policy standard factors. While the external side seen from the physical aspects and aspects of security. From the results of the analysis, it can be concluded that the factors that influence the success of policy implementation from the internal side is the characteristic of the leadership in this case is the regional leader while from the external side is the security aspect of living.

Kata Kunci : Permukiman Kembali, Implementasi, Rumah Susun, Resettlement, Implementation, Flats